Dwita Apriani: Kuatkan Petugas Penyelenggara

  • Whatsapp
Kadek Dwita Apriani. Foto: hen
Kadek Dwita Apriani. Foto: hen

POTENSI akan terulangnya memori buruk Pemilu Serentak 2019 pada Pemilu–Pilkada Serentak 2024 masih belum hilang dari ingatan. Mengurus lima kotak kotak pemilihan saja sangat berat dengan durasi pendek, apalagi harus ditambah menjadi tujuh kotak untuk pemilihan gubernur dan bupati/wali kota.

“Jika memang pemilihan Presiden, legislatif dan kepala daerah dilakukan serentak, risiko terbesar itu di jajaran penyelenggara. Kita punya referensi bagaimana di Pemilu 2019,” ucap akademisi FISIP Universitas Udayana, Kadek Dwita Apriani, Minggu (7/2/2021).

Bacaan Lainnya

Bagi Dwita, idealnya petugas penyelenggara dan pengawas yang bertugas di level bawah dibatasi usianya. Maksudnya, jangan mencari atau memilih orang yang senior atau berumur, sebab tugas mereka berkaitan dengan fisik. Misalnya stamina, proses pelatihan panitia ad hoc, dan juga adaptasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

“Bukan berarti yang berumur tidak mampu melakukan, tapi yang lebih biasa memakai dan bergaul dengan teknologi itu kan anak muda. Ini lebih kepada implementasi di lapangan,” urai doktor politik jebolan FISIP Universitas Indonesia tersebut.

Lebih lanjut diuraikan, waktu penghitungan suara juga penting untuk dipikirkan jika memang kemudian pemilu legislatif, Presiden dan kepala daerah dilakukan serentak. Tujuanya untuk meminimalisir risiko kesalahan hitung dan kelelahan petugas dapat yang berakibat fatal.

Baca juga :  Koster Ajak Desa Adat Terapkan Protokol Tatanan Era Baru

Terkait teknis penyelenggaraan dan kesiapan penyelenggaraan, lagi-lagi Dwita mengajak semua pihak belajar dari Pemilu 2019. Meski beberapa poin telah mengalami perbaikan pada Pilkada 2020, kita semua tetap harus mengingat bagaimana carut-marut penyelenggaraan Pemilu 2019 di level bawah. Ratusan petugas pemilu yang meninggal akibat kelelahan jelas bukan sekadar angka statistik. Namun, dia menegaskan persoalannya bukan apakah setuju atau tidak setuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, tapi lebih kepada bagaimana pemerintah membuat mekanisme yang lebih menjamin keselamatan penyelenggara.

“Dari pemilu ke pemilu itu kan ada evaluasi, ada perbaikan, agar tujuan pemilu tersebut lebih dirasakan oleh publik. Misalnya penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan kerja penyelenggara. Saya pikir ini PR kita bersama sebelum memutuskan desain mana yang dipilih,” urainya.

Soal adanya suara-suara yang menolak keserentakan Pemilu dan Pilkada 2024, Dwita menilai mereka punya argumen sendiri. Kelompok ini, jelasnya, secara umum mengkhawatirkan beberapa hal teknis. Misalnya terlalu panjangnya periode Plt atau penjabat kepala daerah, kesiapan penyelenggara, dan faktor keamanan yang diperkirakan tereskalasi. “Masukan dari semua kelompok itu yang perlu didengar dan dipertimbangkan pemerintah sebelum benar-benar memutuskan,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.