POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Masih belum jelasnya paket yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilgub 2024, membuat wacana bergabung dengan PDIP terus bergulir liar. Namun, jika skenario itu benar terjadi, konsesi apa yang ditawarkan PDIP untuk menarik gerbong partai agar paslon tunggal terwujud? “Ahh nggak, soalnya di Bali nggak ada tambang,” jawab Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, sambil terkekeh, ditemui usai penutupan Bulan Bung Karno, di Prime Plaza Sanur, Minggu (30/6/2024).
Koster menguraikan, sejauh ini komunikasi intensif tetap dilakukan dengan partai dalam KIM seperti Gerindra dan Golkar. Hanya, dia tak merinci siapa tokoh partai yang diajak komunikasi itu. Semua sekarang di tingkat atas, menanti sikap DPP masing-masing. Di bawah tinggal tunggu keputusan.
“Di tingkat DPD komunikasi lancar. Yang dibahas ya demi Bali harus bersatu, apalagi sudah ada haluan pembangunan Bali 100 tahun,” terangnya didampingi Bendahara DPD PDIP, Dewa Made Mahayadnya.
Soal konsensi-konsensi politik yang kemungkinan dibahas dalam pertemuan dengan Gerindra dan Golkar, Koster mengklaim tidak ada. Terkesan berkelit atas pertanyaan sensitif seperti itu, Koster mendaku bahwa pembicaraan lebih banyak membahas bagaimana Bali ke depan lebih baik sesuai konsep haluan pembangunan 100 tahun.
Disinggung KIM sudah punya target tertentu dalam Pilgub, apakah berarti itu permintaan untuk posisi calon Wakil Gubernur diminta dari perwakilan KIM, Koster sempat terdiam sejenak. “Kalau soal ini dibahas di DPP masing-masing, DPD belum mengarah ke sana. Kalau di PDIP, itu hak prerogatif Ketua Umum DPP. Sekian hal sudah diajukan, opsi sudah ada,” jawabnya dengan artikulasi hati-hati.
Apa salah satu opsi itu? “Ohhh itu tidak boleh disebut,” sahutnya tertawa. “Amanlah itu, nanti di Jakarta. Nggak usah ditanya,” sambungnya, sedikit “membocorkan” urusan rekomendasi untuk Pilkada Serentak 2024 di Bali.
Terkait posisi Ketua DPRD Bali sepeninggal Adi Wiryatama yang ke DPR RI, Koster menjelaskan di PDIP sudah ada patokan terkait jabatan hasil elektoral. Yang mendapat prioritas pimpinan DPRD adalah para ketua, sekretaris dan bendahara di masing-masing tingkatan DPC dan DPD. Kecuali misalnya DPP punya pertimbangan lain, misalnya sudah menjabat ketua DPRD dua atau tiga kali.
“Yang begitu mungkin untuk regenerasi, atau ada persoalan lain seperti kasus hukum dan lainnya. Prioritas itu tidak berarti harus itu, harus dilihat kasusnya juga,” ungkapnya.
Dia mencontohkan di DPRD Tabanan pada 2019. Sekretaris DPC PDIP Tabanan, Arnawa, tidak otomatis menjabat Ketua DPRD karena hal khusus jadi pertimbangan DPP. Intinya, tegas Koster, di PDIP tidak ada rebutan lagi karena kader diklaim paham semua.
Membenarkan Dewa Made Mahayadnya yang diplot sebagai Ketua DPRD Bali 2024-2029, Koster membeberkan pertimbangannya. Pertama, politisi yang akrab disapa Dewa Jack itu menjabat Bendahara DPD PDIP Bali. Kedua, secara kinerja untuk partai juga dinilai sudah teruji dalam sejumlah kegiatan. Kalaupun ada kekurangan, Dewa Jack adalah bukan orang politik, karena bergerak di bisnis pariwisata.
“Orangnya polos saja, bagusnya Dewa Mahayadnya itu tidak pernah politiking, tegak lurus pimpinan, melaksanakan apa diperintah, tidak manuver politik, itu kader bagus. Yang tidak bagus itu kan yang nakal-nakal, melaksanakan yang tidak diperintahkan, ada yang begitu, hehehe,” ulasnya.
Siapa kader yang nakal itu? “Ahh.. yang berkhianat kan ada saja. Jadi, di partai akan diuji riwayatnya, prestasinya,” pungkas Koster tersenyum simpul. hen
