POSMERDEKA.COM, BANGLI – Khawatir putusnya jalan berdampak akan terisolir menuju Banjar Pasekan dan Pembungan di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, sejumlah tokoh masyarakat Jehem mendatangi DPRD Bangli, Kamis (13/2/2025). Warga yang dikoordinir Kepala Desa Jehem, I Nengah Tesan Darmayasa, dan Camat Tembuku itu diterima Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika.
Warga bermaksud menanyakan perbaikan jalan jebol di perbatasan antara Dusun Tambahan Kelod menuju Dusun Pasekan dan Banjar Pembungan, Desa Jehem. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kadis PUPR Perkim Bangli, Dewa Ngakan Widnyana Maya; dan Camat Tembuku, I Putu Sumardiana.
Ditemui usai pertemuan, Nengah Tesan Darmayasa berujar, pertemuan dengan para wakil rakyat itu untuk menyampaikan bahwa kondisi bahu jalan perbatasan antara Dusun Tambahan Kelod dengan Dusun Pasekan jebol akibat terkikis air. Mereka datang bersama Kepala Dusun Pasekan, Kepala Dusun Pembungan, dan Kelian Subak kedua dusun serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Dia menyebut jebolnya bahu jalan tersebut sebenarnya terpantau sejak tahun 2019, tapi hingga kini belum mendapat penanganan dari pemerintah.
”Jalan tersebut berstatus jalan Kabupaten. Karena saking lamanya tidak mendapat penanganan, kerusakan lebih parah dan terancam badan jalan akan amblas,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, jika badan jalan sampai amblas, Dusun Pasekan dan Pembungan akan terisolir karena jalannya sampai mentok di Dusun Pembungan. Mengantisipasi hal tersebut, atas inisiatif sejumlah tokoh, masyarakat mendatangi DPRD Bangli. ”Harapan masyarakat tentu bahu jalan yang longsor segera dapat penanganan. Dikhawatirkan jika dibiarkan akan lebih parah lagi, dan dua dusun akan terisolir jika jalannya putus,” urai mantan Camat Tembuku ini
Mendapat penjelasan warga, Ketut Suastika mengakui kondisi bahu jalan yang jebol tentu sangat menghawatirkan masyarakat. Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan, sebutnya, yakni Dinas PUPR Perkim bersama Forkopimda dan Forkomcam serta masyarakat akan melakukan kegiatan gotong royong. “Sambil menunggu anggaran, langkah awal yang bisa dilakukan adalah melakukan gotong royong membersihkan saluran drainase. Jadi, bisa mengantisipasi meluapnya air ke badan jalan atau ke titik lokasi bahu jalan yang jebol,” terang politisi PDIP ini.
Jika menunggu anggaran perbaikan dari APBD, dia menilai prosesnya sangat panjang, bisa hingga 2,5 tahun. Setahun untuk perencanaan, dan setahun lagi untuk pengerjaan, serta enam bulan masa pemeliharaan. Dia tidak menampik perbaikan bahu jalan yang jebol tersebut belum pernah dianggarkan di APBD, padahal kerusakan terjadi sejak tahun 2019. ”Mungkin karena kerusakan bertambah parah, maka baru sekarang menjadi skala prioritas perbaikan. Untuk perbaikan butuh anggaran Rp1,5 miliar,” ulasnya.
Disinggung perbaikan akan diusulkan ke BPBD Provinsi, Suastika mendaku memang ada ke arah itu. Apalagi BPBD Provinsi memiliki anggaran dana bencana. ”Kami sarankan instansi terkait agar segera berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk penanganan jalan tersebut,” sarannya memungkasi. gia
