Perpanjang Kontrak GTI, Gubernur NTB Dinilai Gegabah

  • Whatsapp
Raden Nuna Abriadi. Foto: rul
RADEN Nuna Abriadi. Foto: rul

MATARAM – Penandatanganan sembilan addendum perjanjian kontrak produksi pada pengelolaan aset di Gili Trawangan yang dilakukan Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI), terus memunculkan reaksi sejumlah pihak. 

Setelah guru besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Zainul Asikin mengecam langkah Gubernur Zulkieflimansyah, kini politisi PDIP asal Kabupaten Lombok Utara (KLU), Raden Nuna Abriadi, juga menyuarakan pendapat senada. “Kebijakan memperpanjang kontrak PT GTI dengan cara adendum di atas lahan seluas 60 hektar itu tidak tepat,” serunya, Selasa (15/6/2021).

Bacaan Lainnya

Dia mendasarkan pendapatnya itu dari sikap DPRD NTB yang memutus kontrak PT GTI setelah berpuluh-puluh tahun menelantarkan lahan tersebut. “Putusan DPRD NTB itu adalah warning (peringatan). Seharusnya Pak Gubernur menjawab keputusan DPRD dengan cara-cara elegan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan dengan langkah gegabah. Terlalu berpikir PAD saja tanpa melihat kondisi warga sekitar,” sindir anggota DPRD NTB itu.

Dia mengklaim keputusan menambah kontrak PT GTI dapat menambah luka warga Gili Trawangan. Sebab, kunjungan wisatawan selama pandemi Covid-19 sangat sepi. Kini warga yang tinggal berpuluh-puluh tahun dan sudah berusaha di wilayah tersebut, harus dipaksa untuk hengkang dari wilayah mereka

Baca juga :  Juara I Lomba Barista Kopi Bali, Duta Klungkung Terima Kasih ke PDIP

“Yang kami khawatirkan itu adalah kondusivitas Gili Trawangan yang sudah baik selama ini bakal berkecamuk. Ini yang kami takutkan, karena sudah perut warga lapar, lagi ladang usaha mereka diganggu,” sesalnya. 

Nuna menyayangkan setelah DPRD NTB memutuskan untuk memutus kontrak PT GTI, justru Gubernur sama sekali tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Minimal mendengar suara masyarakat terkait perilaku GTI yang melakukan pelanggaran kontrak sejak era gubernur terdahulu. Pembiaran terhadap GTI dinilai merupakan celah kelonggaran untuk investor berbuat semau mereka.

“Padahal yang membuat ramainya wisatawan ke Gili Trawangan itu adalah buah kerja masyarakat yang sudah membangun hotel, restoran, vila dan homestay selama ini. Di sini Pak Gubernur harus melihat kerja keras rakyat selama ini,” sergahnya.

Kendati sudah ada putusan adendum kepada GTI, Nuna tetap berharap tidak sampai membuat masyarakat Gili Trawangan yang sudah berusaha turun-temurun menjadi korban. “Ini lahan Gili Trawangan sudah dibangun rakyat, jadi mari Pak Gubernur lihatlah masyarakatnya. Karena perlawanan rakyat itu berat dengan banyak pengalaman konflik di NTB selama ini,” cetusnya memberi peringatan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.