MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Gibran juga disebut minta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan keduanya selama sekitar 2,5 jam, Selasa (10/11/2026). Namun, Prasetyo tidak menegaskan apakah itu berarti Prabowo “menerima” niat pengunduran diri Gibran (CNN Indonesia, 10/11/2026).
Secara komunikasi politik, pernyataan Prasetyo sebagai juru bicara resmi pemerintah menarik untuk diulik lebih dalam. Perhatikan penggunaan diksi “tidak menolak”. Prasetyo tampak sangat berhati-hati menyampaikan sikap Presiden: tidak mengatakan Presiden menerima, juga tidak membenarkan Presiden menolak. Dia terkesan membingkai informasi sedemikian rupa, sehingga pemerintah dapat mengoreksi satu narasi tapi tidak memberi kepastian tentang narasi lainnya.
Entah disengaja atau tidak, Prasetyo mengambangkan ketidakpastian dan melepas pemaknaannya ke ruang publik. Akan tetapi, ketidakjelasan semacam itu justru dapat menjadi ruang bagi Istana untuk tetap bermanuver. Pernyataan ini dapat dimaknai sekurang-kurangnya tiga hal.
Pertama, Istana tampaknya tidak ingin tersandera oleh kontroversi dokumen pendidikan Gibran yang kini berkembang melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Situasi ini tentu membawa konsekuensi politik bagi Prabowo, terutama jika dia terus-menerus dipersepsikan tetap melindungi Gibran.
Prabowo mungkin sedang merekalkulasi keamanan posisi dan harga politiknya sebagai Presiden. Tidak harus segera meninggalkan Gibran, tetapi juga tidak mesti terus memperlihatkan kedekatan politik seperti ketika tampil sebagai pasangan dalam Pilpres 2024. Apalagi, jika sumber daya politik Jokowi mengalami penyusutan, Gibran pun berpotensi kehilangan sebagian penopang daya tawarnya.
Kedua, pernyataan Prasetyo dapat dibaca sebagai kemungkinan Prabowo tidak memberi perlindungan politik secara berlebihan. Secara halus, Gibran seolah dipersilakan menyelesaikan sendiri masalahnya. Prabowo tentu tidak mau dinarasikan meninggalkan Wakil Presidennya, tapi dalam situasi politik dan ekonomi yang penuh tekanan seperti saat ini, Prabowo juga punya tumpukan pekerjaan rumah yang mesti dibereskan.
Membela Gibran secara terang-terangan berpotensi menambah beban politik yang harus ditanggung. Polemik tersebut juga membuka ruang bagi perhatian publik untuk tertuju pada persoalan Gibran, sedangkan Prabowo tetap dapat memusatkan perhatian pada agenda pemerintahannya. Menjaga jarak bukan berarti otomatis memutus hubungan, karena bisa jadi itu merupakan strategi mengulur waktu guna mengurangi risiko politik.
Situasi ini mengingatkan pada dilema Megawati Soekarnoputri ketika berhadapan dengan konflik terbuka antara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan DPR pada 2001. Secara etika politik dan sebagai Wapres, ia patut dan layak menjaga pemerintahan Gus Dur. Megawati bahkan disebut sempat menahan Fraksi PDIP agar tidak berhadapan frontal dengan Gus Dur.
Hanya, ketika konflik politik semakin melebar dan kalkulasi serta konfigurasi kekuasaan berubah, Megawati akhirnya tidak lagi menghalangi proses politik yang berujung pada berakhirnya masa jabatan Gus Dur melalui Sidang Istimewa MPR pada Juli 2001. Perbandingan ini tentu tidak sepenuhnya sama konteksnya dengan situasi Prabowo-Gibran. Namun, ada satu kesamaan pesan politik, yakni kesetiaan dalam konfigurasi kekuasaan rentan berubah ketika ongkos politik untuk mempertahankannya semakin mahal.
Ketiga, pernyataan Prasetyo juga berpotensi dibaca sebagai kian lebarnya ruang bagi kelompok yang sejak awal menginginkan Gibran menanggalkan jabatannya. Ketika Prabowo tidak secara eksplisit menyatakan akan mempertahankan Gibran, aktor politik lain bisa saja membaca situasi tersebut sebagai “undangan” untuk masuk dan mengubah konstelasi di episentrum kekuasaan. Jika sebelumnya Prabowo dilihat ketat menjaga pagar pengaman kekuasaan Gibran, sangat mungkin kini tidak seketat dahulu.
Kilas balik ke era Orde Baru. Pada awal 1980-an, pernah muncul desas-desus mengenai Wapres Sudharmono tergolong “merah” atau terkait dengan peristiwa G30S tahun 1965. Menurut kisah Salim Haji Said dalam buku “Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto”, ketika persoalan tersebut ditanyakan seorang menteri kepada Soeharto, sang Presiden justru menanggapi dengan santai. Bahkan, Soeharto mengatakan, “Ya tidak apa-apa, diamkan saja. Soedarmono sekali-sekali ada problem, kan tidak apa-apa” ketika ditanya kenapa tidak membantah rumor itu kepada penuduhnya.
Kisah tersebut memperlihatkan bagaimana penguasa dapat membiarkan orang dekatnya menghadapi persoalan sensitif tanpa harus buru-buru melindungi, tapi tetap mempertahankan hubungan politik. Posisi Sudharmono yang sangat bergantung pada Soeharto menjadi pembanding menarik untuk membaca kemungkinan ketimpangan daya tawar antara Prabowo dan Gibran. Gibran secara formal bisa saja tetap Wapres, tetapi daya tawar politiknya berpotensi semakin bergantung pada dukungan Prabowo.
Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keberlanjutan jabatan Gibran, melainkan juga distribusi daya tawar dalam relasi kekuasaan Prabowo-Gibran. Dalam politik, seseorang tidak selalu harus ditinggalkan untuk dibuat kehilangan daya tawarnya. Terkadang, cukup dengan membiarkannya menghadapi persoalannya sendiri. Artinya, dengan menjaga jarak seperti itu, Prabowo dapat menjinakkan potensi ancaman terhadap dirinya agar tidak menjelma menjadi ancaman nyata.
Prabowo tentu masih memiliki banyak pertimbangan sebelum menentukan sikap terhadap Gibran. Namun, satu hal yang patut dicermati adalah persoalan daya tawar, ketergantungan, dan kepentingan yang terus mengikuti perubahan dinamika politik. Gibran mungkin masih menjadi Wapres dalam waktu dekat, tetapi seberapa jauh ia dapat mempertahankan posisinya tanpa dukungan politik Prabowo, itu soal lain. Terkadang, yang paling menentukan bukan siapa yang sedang menduduki kursi, melainkan siapa yang memiliki kuasa untuk membuat orang lain tetap duduk atau kehilangan kursinya. Gus Hendra
