Periset Wajib Siap Hasil Surveinya “Diributkan”, Boleh Salah Tapi Jangan Bohong

  • Whatsapp
Kadek Dwita Apriani. Foto: ist
Kadek Dwita Apriani. Foto: ist

DENPASAR – Hadirnya sejumlah hasil survei mengenai elektabilitas calon presiden oleh beberapa lembaga riset politik, memang dapat membantu publik untuk menentukan preferensi politiknya. Di sisi lain, karena adanya data yang berbeda-beda, periset juga wajib siap jika kemudian hasil surveinya “diributkan” oleh publik. Pandangan itu diutarakan akademisi Universitas Udayana, Kadek Dwita Apriani, Selasa (4/1/2022).

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah lembaga riset mengumumkan hasil survei politik, terutama membahas elektabilitas para figur yang dinilai cakap menjadi Presiden setelah era Jokowi. Dari hasil survei yang dilansir, nama-nama yang konsisten menonjol dengan elektabilitas tinggi dalam tiga besar yakni Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Prabowo subianto (Menteri Pertahanan), dan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta).

Bacaan Lainnya

Ada juga nama Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Puan Maharani, Airlangga Hartarto sampai Jenderal Andika Perkasa (Panglima TNI). Di luar sosok yang masuk tiga besar itu, nama-nama lain relatif dinamis dengan elektabilitas di bawah 6 persen sampai 0,5 persen. Soal masuknya nama tokoh baru, terutama dari kalangan militer, menurut Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Adi Prayitno, merupakan sindrom 10 tahunan latar belakang Presiden. “Setelah Jokowi memimpin selama dua periode, ada kecenderungan publik menginginkan sosok berlatar belakang militer kembali tampil pada 2024,” katanya, dikutip dari Harian Kompas (21/12/2021).

Baca juga :  Kadis Koperasi UMKM dan Nakertrans Bangli Akui Banyak Persoalan Penyaluran Stimulus

Menurut Dwita, adanya perbedaan hasil temuan riset seperti ramai saat ini sejatinya sah-sah saja. Yang penting periset melakukan tugasnya dengan menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Maksudnya, apa yang dilakukan memang sesuai kaidah metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.  

“Berbeda data atau temuan itu tidak masalah, yang penting periset jujur. Itulah kenapa saat pembahasan hasil survei, pemaparan metodologi diletakkan di awal. Jadi, publik bisa tahu bagaimana data itu diperoleh,” terang peneliti lembaga survei Cirus Surveyors Group tersebut.

Lebih jauh diuraikan, perbedaan metodologi akan dapat menghasilkan perbedaan temuan. Kalaupun metodologi dan pertanyaannya sama, tapi waktu pengambilan data atau sampelnya berbeda, maka variasi hasil riset sangat mungkin terjadi. Yang paling penting, sebutnya, apakah saat proses publikasi temuan riset itu metodologinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak.

Ketika kemudian ada yang merespons atau “meributkan” hasil survei itu, ulasnya, berarti lembaga survei itu harus siap membuka ruang tanya atau diskusi ke publik. Sebab, publik berhak tahu bagaimana metodologi temuan itu diperoleh. Pada saat yang sama, lembaga riset punya ruang membuka hasil risetnya agar lembaga riset tidak dianggap hanya sebagai pembentuk opini publik belaka. “Atau jangan sampai dianggap (temuannya) hanya menimbulkan keributan di masyarakat, ketika masyarakat tidak benar-benar tahu metodologinya,” ungkap doktor ilmu politik alumnus Universitas Indonesia tersebut.

Baca juga :  Tiga Siswa Gianyar Terima Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan

Disinggung adanya hasil survei satu lembaga yang datanya seakan berpunggungan dengan lembaga lain, Dwita kembali menegaskan kondisi semacam itu wajar-wajar saja. Tentu sejauh datanya diperoleh dengan memegang etika dan prinsip kejujuran penelitian. Seorang periset, jelasnya, juga tidak boleh marah jika hasil risetnya dikritik atau dipersoalkan secara ilmiah. Misalnya data hari ini kemudian berbeda saat disurvei sebulan kemudian, karena bisa saja terjadi perubahan di sampel yang disurvei. Kalau sampai marah, berarti ada yang salah dengan periset itu.

“Satu hal yang selalu saya tekankan ke mahasiswa saya saat mengajar, peneliti boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kalau salah ya harus diakui dan dikoreksi. Mesti diingat, tanggung jawab periset itu memperbaiki kebijakan publik dan demokrasi,” lugasnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.