Penerapan Prokes di Sekolah Harus Diawasi, Siswa Atau Guru Sakit Jangan Paksa Ikut PTM

  • Whatsapp
PEMBELAJARAN tatap muka di SMPN 14 Denpasar. Pihak sekolah menerapkan prokes ketat mengantisipasi klaster Covid-19 di sekolah. Foto: ist
PEMBELAJARAN tatap muka di SMPN 14 Denpasar. Pihak sekolah menerapkan prokes ketat mengantisipasi klaster Covid-19 di sekolah. Foto: ist

DENPASAR – Pemerintah harus memastikan kelengkapan fasilitas protokol kesehatan (Prokes) di sekolah saat diizinkan diberlakukannya PTM 100 persen mulai semester genap tahun pelajaran 2021/2022. Prokes menjadi faktor penentu untuk mengurangi risiko lonjakan dan klaster Covid-19 di sekolah. Demikian diutarakan pengamat pendidikan, Prof. Putu Rumawan Salain, Selasa (4/1/2022).

Rumawan menambahkan, apalagi saat ini ada ancaman varian Omicron yang penularannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya. Oleh karena itu unsur kehati-hatian harus benar-benar diterapkan. ‘’Jangan sampai kita lengah sehingga memunculkan masalah di kemudian hari,’’ ujarnya.

Bacaan Lainnya

Selain fasilitas prokes yang lengkap, guru besar Universitas Udayana ini menilai pemerintah perlu memastikan penerapannya. Menurutnya, tidak akan ada gunanya jika fasilitasnya lengkap tapi penerapannya tidak diawasi.

Berikutnya, ia juga mengingatkan tenaga pendidik maupun siswa yang dalam kondisi tidak sehat agar tidak datang ke sekolah. Sekolah sebut Rumawan, harus tegas membuat aturan agar warga sekolah dilarang datang ke sekolah saat PTM jika mengalami sakit. ‘’Pendidik dan orang tua peserta didik juga memberikan pembelajaran kepada anak-anak mereka terkait cara menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19,’’ pesannya.

Dikutip dari detik.com, Senin (3/1/2022), Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi hingga pelaksanaan vaksinasi anak telah merata. Apalagi saat ini ada ancaman varian Omicron. ‘’Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen mengingat Omicron sedang merebak,’’ kata Puan.

Baca juga :  Kasus Positif Covid-19 di Bali Bertambah 78, Sembuh 50, Meninggal 2 Orang

Sementara Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, mengatakan, Kota Denpasar saat ini telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2. Kegiatan PTM saat ini di Kota Denpasar belum sepenuhnya menerapkan SKB 4 Menteri. Karena saat ini masih dominan sekolah menerapkan dua jam pelajaran dan pada masa sosialisasi penerapan PTM 100 persen.

‘’Sesungguhnya menurut SKB 4 Menteri itu, diwajibkan untuk semuanya sudah masuk (sekolah), tetapi melihat kondisinya masih transisi kita kasi waktu beberapa pekan ke depan,’’ kata Wiratama.

Pada masa sosialisasi ini, kata dia, sebagai tindakan antisipasi, pihak sekolah diminta melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Hal ini sudah diatur dalam surat edaran yang dibagikan ke tiap sekolah. tra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.