POSMERDEKA.COM, JAKARTA – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali, IGN Eddy Mulya, memimpin langsung delegasi dari Bali dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I PGRI Tahun 2025, yang digelar di Hotel Millennium Sirih Jakarta, 26–28 Juni 2025. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian program kerja dan merumuskan langkah organisasi dalam menjawab dinamika pendidikan nasional.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menegaskan perlunya kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, adil, dan berpijak pada realitas di lapangan. Dikutip dari Beritasatu.com, Unifah menuturkan, dengan semangat memperkuat peran strategis guru dalam transformasi pendidikan nasional, PB PGRI menyampaikan pandangan dan sikap terhadap sejumlah isu aktual pendidikan nasional yang berkembang pada 2025.
Pada Rapimnas ini menyoroti enam isu utama seputar pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pertama, PGRI mendukung kembalinya sistem penjurusan di SMA. Kebijakan penghapusan penjurusan dinilai belum didukung kesiapan infrastruktur, kurikulum, dan guru. PGRI mengusulkan asesmen minat dan bakat yang kredibel, didampingi guru BK, agar siswa memilih jurusan sesuai masa depannya.
“PGRI mendukung kembalinya penjurusan di SMA dan siswa dapat memilih jurusan melalui asesmen minat dan bakat yang kredibel, didampingi guru bimbingan konseling, dengan tetap menjaga struktur pembelajaran yang logis dan terarah,” ujar Unifah.
Kedua, PGRI meminta sistem penerimaan murid baru (SPMB) menjunjung keadilan dan transparansi. Ketimpangan mutu antarsekolah dan akses pendidikan harus diatasi, termasuk memperkuat peran sekolah swasta.
“Kami menekankan pentingnya meminimalkan disparitas akses antardaerah, serta memastikan bahwa sistem seleksi tidak hanya mengandalkan satu pendekatan kognitif, tetapi juga mempertimbangkan potensi, minat, dan kemampuan belajar siswa secara holistik,” ujarnya.
PGRI juga mendorong reformasi SPMB yang berbasis pemerataan mutu sekolah, bukan hanya redistribusi siswa.
Ketiga, PGRI menyambut baik pendekatan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual. Namun, implementasi deep learning dinilai belum sistemik dan minim pelatihan guru.
“Filosofi deep learning belum diterjemahkan secara sistemik ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), asesmen, dan pelatihan guru. Pembelajaran mendalam sering berhenti di jargon, sementara di ruang kelas guru tetap terjebak pada target administratif dan konten yang tumpang tindih,” ucap Unifah.
PGRI mendesak pelatihan terstruktur, kurikulum ramping, serta iklim belajar yang mendukung inovasi dan refleksi guru.
Keempat, PGRI mendukung integrasi coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam kurikulum, tetapi mengingatkan perlunya pelatihan guru serta infrastruktur TIK yang merata. Kurikulum digital juga harus berdasarkan filosofi pendidikan, bukan sekadar mengikuti tren.
“PGRI menyambut baik integrasi koding dan AI. Namun, penguatan literasi digital ini harus disertai pelatihan berkelanjutan bagi guru, pengembangan infrastruktur TIK di sekolah-sekolah, serta penyusunan materi ajar yang relevan dengan konteks lokal,” kata Unifah.
Kelima, PGRI menilai tes kompetensi harus mendorong semangat belajar, bukan hanya sebagai alat seleksi. Tes perlu diselaraskan dengan tujuan pendidikan agar memperkuat proses belajar secara menyeluruh.
“Evaluasi kompetensi perlu dirancang untuk mendorong peningkatan mutu pembelajaran, bukan sebagai alat seleksi semata,” kata Unifah.
Keenam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan dasar gratis, PGRI mendorong pemerintah memperkuat kualitas sekolah swasta, terutama dalam aspek guru dan sarana. Pengawasan aktif dari DPR, DPD, DPRD, dan masyarakat sipil juga dinilai penting.
Praktik baik ini telah dilakukan oleh Kota Semarang, Bantul, Tangerang Selatan, dan Badung. Di level SMA, ada Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.”Diharapkan DPR, DPD, dan DPRD serta civil society bisa mengawal implementasi pendidikan dasar gratis ini,” ujar Unifah. tra
