POSMERDEKA.COM, MATARAM – Sebanyak 1.500 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) di NTB melakukan aksi demonstrasi di depan DPRD NTB, Senin (10/3/2025). Mereka yang mengatasnamakan diri Aliansi Forum CPPPK NTB ini menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tentang Penundaan Pengangkatan PPPK 2024. Aliansi Forum CPPPK NTB terdiri dari PPPK teknis, guru, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga administrasi se-Pulau Lombok.
“Kami minta Pak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menpan-RB Rini Widyantini lantaran kebijakannya menunda pengangkatan PPPK telah merugikan dan menzalimi kami dan keluarga,” tegas Koordinator Umum Aksi, Andri Supan, dalam orasinya.
Dia menyatakan SE tersebut sangat tidak berperikemanusiaan, dan tidak mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya ada dalam sistem pemerintahan negara ini. Mereka yang mengabdikan diri dengan sepenuh hati dalam pelayanan publik, harus menunggu hingga satu tahun untuk menerima SK PPPK. Penundaan pengangkatan dinilai tindakan menzalimi hak calon PPPK yang dinyatakan lulus, sebagai warga negara Indonesia.
“Kami merasa dikhianati dan diperlakukan tidak adil, padahal kami menjalani proses seleksi yang transparan dan sesuai ketentuan yang ada,” ungkap Andri.
Aksi damai yang dilakukan ini bertujuan untuk menuntut agar SE Kemenpan-RB tersebut segera dicabut, dan pengangkatan PPPK dilaksanakan pada tahun 2025. Penundaan pengangkatan tidak hanya merugikan mereka, juga berdampak buruk bagi masyarakat yang dilayani. Andri berharap pemerintah pusat dapat segera merespons, dan memberi solusi yang adil serta mempercepat proses pengangkatan PPPK demi kemajuan bersama.
Setelah berorasi, ribuan CPPK tersebut diterima beberapa anggota DPRD NTB. Anggota DPRD NTB, Samsul Fikri, mendukung aksi demonstrasi Aliansi Forum CPPPK NTB. Dia juga setuju dengan tuntutan massa aksi agar Menpan-RB Rini Widyantini dicopot dari jabatannya. Sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan massa aksi, Samsul Fikri membubuhkan cap jempol darah.
“Tanda tangan saya pakai cap jempol darah. Secara kelembagaan DPRD itu pro terhadap PPPK, tidak ada penundaan pengangkatan PPPK sampai 2026,” tegasnya.
Anggota Komisi V, Made Slamet, mengaku sangat prihatin dengan kebijakan penundaan pengangkatan PPPK. Politisi PDIP ini berjanji akan mengawal apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan Aliansi Forum CPPPK NTB.
“Negara tidak boleh meminum keringat rakyatnya, negara tidak boleh memakan tulang rakyatnya. Negara tidak boleh mengisap darah rakyatnya, negara harus menyejahterakan rakyatnya,” seru Made.
Dia berjanji berjuang bersama calon PPPK untuk menggedor pemerintah pusat. DPRD NTB berencana ke Kemenpan-RB dan Komisi II DPR RI pada Kamis (13/3/2025). Misinya untuk menyampaikan aspirasi calon PPPK NTB yang lulus menjadi ASN pada seleksi 2024.
“Saya minta nanti pimpinan DPRD NTB untuk segera bertemu ke Jakarta dengan Kemenpan-RB membawa aspirasi Saudara. Kalau ada perwakilan juga ikut dengan kami. Kami akan menyampaikan ke masing-masing partai kami, ke DPP PDIP dan teman-teman di Komisi II DPR RI,” janjinya. rul
