Penambahan Puskesmas di Kutsel Diusulkan ke Musrenbang Nasional

  • Whatsapp
WABUP Ketut Suiasa (kedua dari kanan) bersama Camat Kutsel, Ketut Gede Arta, saat meninjau lahan yang rencananya diperuntukan untuk tambahan Puskesmas di Kutsel. foto: ist

MANGUPURA – Penambahan Puskesmas di wilayah Kecamatan Kuta Selatan (Kutsel), Badung, Bali menjadi salah satu skala prioritas yang diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kecamatan Kuta Selatan tahun 2022. Pengadaan tersebut rencanannya akan diusulkan dalam Musrenbang Nasional karena keuangan daerah masih difokuskan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Katanya itu memang memungkinkan untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Jadi kita usulkan itu ke pusat, tapi untuk kelengkapannya akan dikaji oleh dinas teknis terkait. Untuk lahannya juga masih kita finalisasi,” ujar Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta.

Bacaan Lainnya

Dia memaparkan di Kecamatan Kuta Selatan sebenarnya memerlukan tiga puskemas induk dan satu puskesmas pratama. Ini sesuai luasan wilayah dan kepadatan persebaran jumlah penduduk. Saat ini di Kecamatan Kuta Selatan baru ada satu puskemas induk dan kondisinya memang kurang representatif mengakomodir warga.

Karena itu nantinya akan diusulkan pengadaan dua puskesmas induk dan satu puskesmas pratama ke dalam Musrenbang Kabupaten Badung, untuk bisa didorong ke Musrenbang Nasional. Terlebih Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, juga mendorong dan berperan aktif untuk pengadaan puskesmas tersebut.

Di sisi lain, dalam Musrenbang RKPD Kecamatan Kutsel tahun ini diakuinya menelorkan 78 usulan dengan pagu anggaran Rp87,5 miliar. Usulan itu dibagi menjadi empat bidang yaitu SDM, sarana prasarana wilayah, ekonomi dan sosial budaya yang diarahkan mengacu pada pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya beli melalui peran UMKM.

Baca juga :  Kapolres Tabanan Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Hal itu sesuai dengan mandat Bupati Badung, agar usulan dirancang dalam penanganan dampak pandemi dan upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Kebanyakan usulan itu memang berupa pengadaan fasilitas umum terkait penanggulangan banjir, utilitas, atau fasilitas lainnya yang bermuara kepada antisipasi kebencanaan.

“Usulan itu merupakan hasil dari musyawarah desa dan kelurahan yang kita tuangkan ke dalam SIPD. Jadi ada usulan yang kita dorong ke kabupaten, ada yang ke provinsi dan ada yang ke nasional. Itu menyesuaikan dengan status ranah kewenangannya. Seperti apa tindak lanjutnya, itu bergantung nanti di Musrenbang kabupaten,” pungkasnya. gay

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.