Pelaku Pariwisata Bali Ancam Demo?

  • Whatsapp
MADE Nariana

OLeh Made Nariana

SEBANYAK 34 perkumpulan Pelaku Pariwisata, kini mengancam akan demo jika regulasi kedatangan turis mancanegara tidak diperlonggar. Mereka mengancam Presiden Jokowi, sebab sekalipun Bandara Internasional Ngurah Rai sudah dibuka sejak 14 Oktober 2021, belum ada turis asing nongol ke Bali.

Bacaan Lainnya

Pertanyaannya, apa demo (kalau benar terjadi) apa sebuah solusi? Apakah Jokowi mudah digertak seperti itu? Selama Jokowi menjadi presiden negeri ini, ia sudah kebal di demo, difitnah, dicaci maki, dijelek-jelekan, dibilang planga-plongo, dikatakan PKI, disebut asing, aseng, asong dan seterusnya. Banyak kalangan berdalih untuk rakyat, mencaci Presiden dengan berbaju agamais. Padahal agama apa pun di Indonesia, tidak ada yang mengajarkan hal-hal seperti itu.

Sekalipun sering diancam dan difitnah, Jokowi merespons dengan diam, Ia jawab dengan kerja keras membangun negeri ini. Hasilnya dirasakan masyarakat, bukan saja di Jawa, tetapi di seluruh negeri sampai ke Papua. Provinsi Papua dalam beberapa kali Presidentidak pernah mendapat perhatian, seperti zamannya zaman Jokowi.

Kita akui dunia pariwisata Bali mati sejak Maret 2020. Ratusan ribu rakyat yang bekerja di sektor itu dan sektor pendukungnya kehilangan pekerjaan. Banyak di antara mereka mungkin kembali “miskin”. Tetapi kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia atau Bali. Akibat wabah covid-19, semua dunia mengalami kemunduran ekonomi. Bahkan sampai minus dua digit.

Baca juga :  Penyelidikan Kasus Pencurian di Museum TPB Margarana, Tak Ada Dokumen, Polisi Kesulitan Lacak Barang yang Hilang

Saya setuju kedatangan turis asing harus dipermudah. Tidak perlu karantina, sepanjang mereka sudah negatif covid. Buktikan mereka sudah vaksinasi dan PCR. Namun saya melihat, tidak datangnya turis ke Bali, sekalipun Bali sudah dibuka, karena kondisi di negara mereka juga. Mereka masih dilarang pergi ke luar negeri, khususnya ke Bali karena wabah dunia masih terasa di mana-mana.

Demo-demoan, bukan budaya masyarakat Bali. Masyarakat Bali yang konon terkenal ramah, sebaiknya melakukan dialog dengan pihak pemerintah. Membangun kebersamaan, dan mempertanyakan sekaligus memberikan solusi terhadap persoalan yang masih menjadi “ganjalan-ganjalan” dalam hal menghidupkan kembali pariwisata Bali.

Masyarakat Bali sibuk mencari makan, sibuk melakukan upacara adat, budaya dan keagamaan. Mereka juga sibuk bertani, berkebun, “meburuh bangunan”, menjadi nelayan. Karena kesibukan mereka “kedalam” itulah masyarakat Bali, tidak pernah sempat mengganggu orang lain. Tidak pernah menjelek-jelekan budaya dan agama lain. Sekalipun mereka (rakyat Bali) lapar, mereka tidak pernah menjadikan demo sebagai ajang mendapatkan nasi bungkus.

Saya mengakui, akibat dari industri pariwisata — Bali semakin maju. Tetapi jangan lupa, masih banyak kepincangan di antara rakyat Bali. Tidak semua dapat menikmati kue pariwisata dengan adil dan merata selama ini.

Muncul pertanyaan, di saat glamornya dunia pariwisata, apa yang diberikan kepada masyarakat Bali dalam mengembangkan, membangun dan membina budaya dan agama di Bali? Membayar pajak ya! Apa cukup dengan begitu saja? Sejauh mana tanggungjawab sosial mereka terhadap pembangunan Bali?

Baca juga :  Sesuai Edaran MDA-PHDI Bali, Melasti di Denpasar “Ngubeng”

Seharusnya pelaku pariwisata jangan hanya mengejar dan mencari untung di Bali. Mereka memiliki tanggungjawab sosial besar untuk: membangun Bali. Sekali lagi ikut “membangun Bali”, dalam segala aspek kehidupan sehingga alam Bali, manusia Bali dan budaya Bali terus hidup dan berkembang. Tumbuhnya dunia pariwisata hanya merupakan bonus bagi Bali, akibat budaya Bali, alam Bali dan manusia Bali itu sendiri.

Ancaman demo, bukan sebuah solusi. Bahkan akan boomerang bagi dunia pariwisata itu sendiri. Petisi yang pernah disampaikan, boleh-boleh saja, tetapi tidak perlu emosional. Pemerintah juga sudah berpikir, bagaimana mencari jalan terbaik, sehingga ekonomi dan kesehatan masyarakat kembali pulih secepatnya. Kebijakan itu tidak dapat dilakukan sporadis, sebab Indonesia juga tergantung dari kehidupan global, di mana varian baru covid bernama omicron – sudah masuk Indonesia.

Kebijakan membatalkan PPKM level 3 menyambut Nataru 2022, juga patut dihargai. Tetapi tetap harus melakukan prokes yang ketat. Jangan berlebihan melakukan pesta Nataru sekalipun ada pelonggaran (dibebaskan).

Haii….. rakyat Bali, mari kita mawas diri. Segala kesulitan pasti ada hikmahnya dan menjadi tantangan serta peluang emas di masa depan!. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.