Pedagang Kecil di Giri Emas Tolak Pendirian Toko Modern

  • Whatsapp
SEJUMLAH perwakilan pedagang kecil dan Kepala DPMPST Buleleng, Made Kuta, melaksanakan audiensi ke DPRD Buleleng. foto rik

BULELENG – Sejumlah pedagang kecil di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, keberatan atas berdirinya toko modern berjejaring. Keberadaan toko modern tersebut dianggap dapat mematikan usaha pedagang kecil di desa tersebut. Mereka menuntut DPRD Buleleng bersikap.

Terkait tuntutan pedagang kecil di Desa Giri Emas itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, yang didampingi anggota Komisi III DPRD Buleleng, Kadek Sumardika, Senin (19/4/2021), mengundang perwakilan pedagang kecil dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPST) Buleleng, Made Kuta, untuk melaksanakan audiensi di Gedung DPRD Buleleng.

Bacaan Lainnya

Perwakilan pedagang, Wayan Edi, mengaku, keberatan atas berdirinya salah satu toko modern berjejaring. Sebab kata Edi, keberadaan toko modern itu bisa menyebabkan para pelaku UMKM yang berada di sekitar toko modern itu akan mati secara perlahan.

‘’Saya mewakili pedagang kecil Desa Giri Emas memohon audiensi ke Gedung DPRD Buleleng untuk dapat menemukan win-win solution bagi kedua belah pihak,’’ kata Edi, usai melakukan audiensi ke DPRD Buleleng.

Kepala DPMPST Buleleng, Made Kuta, menegaskan, pendirian toko modern berjejaring tersebut tidak menyalahi aturan. Diakui Kuta, saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin untuk toko modern tersebut, lantaran masih adanya polemik di masyarakat.

Baca juga :  1 PNS Pemprov Bali Positif Covid-19

‘’Dari segi aturan toko itu tidak melanggar, tapi karena masih ada masyarakat tidak setuju, maka kami belum keluarkan izin. Agar dirapatkan kembali, sehingga ada kesepakatan dari desa, setuju atau tidak toko modern ini berdiri,’’ ujarnya.

Menurut Kuta, DPMPST dalam hal ini hanya menyetujui atau menolak dan melengkapi berkas terkait izin. Hal ini disebabkan, karena untuk sekarang ini proses pengeluaran izin dikelola langsung oleh lembaga OSS yang berada di BKPM Pusat.

‘’Kalau sampai batas waktu yang ditentukan belum dikeluarkan izin, maka nanti dari pusat langsung mengeluarkan sertifikat perijinan ini. Itu dari lembaga OSS yang ada di BKPM Pusat nanti keluarkan izin untuk toko modern tersebut,’’ jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, menjelaskan, dari anggota Dewan tidak pernah untuk menghalangi seseorang untuk investasi, selama tidak ada aturan yang dilanggar. Ia meminta, masyarakat dan perangkat desa setempat harus ada komunikasi yang baik terlebih dahulu.

Untuk itu, Supriatna menyarankan, agar perwakilan masyarakat mendiskusikan kembali ke desa agar menemukan solusi terbaik. Ke depan, pemerintah daerah bisa membuat aturan untuk bagaimana toko-toko modern ini bisa bekerja sama dengan lembaga desa, baik BUMDes ataupun BUMDa, sehingga ada asas manfaat untuk desa itu sendiri.

‘’Dari Dinas Perizinan juga masih belum mengeluarkan izin, karena masih ada polemik. Ini tidak bisa didiamkan terus-terusan. Sekarang kembali lagi ke desa, agar duduk bersama mencari solusi terbaik untuk masyarakat desa maupun pihak yang bersangkutan,’’ pungkas Supriatna. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.