DENPASAR – Aliansi Bali Tidak Diam kembali menggelar aksi tuntut penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), Kamis (22/10/2020). Massa yang turun dalam aksi kedua kalinya ini jauh lebih sedikit dari aksi yang mereka gelar, Jumat (8/10/2020) lalu
Massa yang turun aksi sekitar 500 orang. Semuanya gabungan dari berbagai elemen seperti mahasiswa dan organisasi buruh. Meski jumlah massa lebih sedikit tapi Polda Bali mengerahkan ribuan personel. Baik Brimob, Dalmas, Sabhara. Termasuk polwan sebagai negosiator.
Kapolda Bali, Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose; Wakapolda Brigjen I Wayan Sunartha; Kapolresta Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan; Dansat Brimob Kombes Pol Adriansyah Daulay, turun ke lokasi demo di Jalan PB Sudirman, Denpasar.
Kawasan Jalan PB Sudirman dari Simpang Mall Matahari ke arah selatan sampai Jalan Waturenggong seperti dikepung polisi yang sudah siaga di lokasi sejak pukul 11.00 Wita. Polisi lebih awal 4,5 jam sebelum massa aksi mulai demo pukul 15.30 Wita. Dengan pengamanan super maksimal itu, aksi penolakan Omnibus Law oleh Aliansi Bali Tidak Diam berjalan lancar. Tidak ada tindakan represif yang dilakukan dan tidak ada massa yang melakukan provokasi.
Sebelum memulai aksi, demonstran berkumpul di halaman Kampus Pariwisata Unud di Jalan Dr. Goris, Renon, Denpasar Timur. Sebelum menyampaikan orasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja seorang orator menegaskan, mereka ingin aksi damai. Mereka tidak terprovokasi hoax yang beredar berupa ajakan bikin demo rusuh di Bali.
Selain itu mereka menolak disebut orang lokal dan non lokal. Mereka mengaku yang terlibat merupakan warga Bali yang lahir dan besar di Bali. “Hari ini saya bicara karena saya cinta dengan tanah kelahiran saya. Mahasiswa luar Bali ikut aksi juga karena cinta dengan Bali,” teriak salah seorang orator yang mengaku sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unud.
Selain melakukan orasi, ratusan massa aksi ini juga bernyanyi dan membawakan puisi. Setelah berjalan dua jam, mereka membubarkan diri dengan tertib. Tidak ada insiden terjadi pada saat aksi. Para demonstran kembali ke tempat kumpul awal di Fakultas Pariwisata.
Usai memberi arahan kepada personilnya yang telah mengamankan aksi damai, Kapolda Reinhard Golose mengatakan ribuan personel dikerahkan untuk mastikan jalannya aksi demo berjalan lancar, aman, dan tertib. Bahkan Kapolda juga mengaku melibatkan pecalang dalam pengamanan itu adalah permintaannya. Melibatkan pecalang upaya Polda Bali mengedepankan kearifan lokal Bali.
“Dalam mengamankan aksi unjuk rasa ini kami mengedepankan kearifan lokal dengan melibatkan para pecalang. Berkordinasi dengan TNI, Satpol PP dan masyarakat yang sebelumnya melakukan operasi yustisi. Tujuan operasi tersebut salah satunya agar tidak terprovokasi dengan edaran yang menyesatkan,” ungkap jenderal bintang dua di pundak ini yang turun langsung ke lokasi demo kemarin sore.
Ia menegaskan kegiatan pengamanan ini belum berakhir. Polda Bali akan melakukan patroli dengan skala besar. Baik patroli dengan kendaraan bermotor maupun patroli anggota tak berseragam. Gelar pasukan skala besar ini karena kepolisian khususnya Polda Bali tidak menginginkan kekerasan atau anarkisme terjadi. Langkah yang dilakukan adalah mengedepankan negosiasi melalui Polwan.
“Yang paling saya jaga adalah keselamatan rakyat Bali. Saya tidak gentar dengan aksi provokasi membuat kerusuhan di Bali. Demi perekomian dan keselamatan rakyat. Kalian lihat sendiri hari ini lebih banyak polisi dari pada pendemo. Tapi saya perintahkan lakukan pengamanan secara persuasif dan humanis,” tegasnya.
Jaga Kantor Gubernur
Sementara itu, ratusan polisi yang dilengkapi dengan peralatan huru-hara tampak memadati Kawasan kantor Gubernur Bali dan juga Kantor DPRD Bali, Kamis (22/10/2020). Selain itu, juga tampak beberapa pecalang berbaur dengan petugas keamanan berseragam coklat ini.
Dari informasi yang dihimpun, petugas kepolisian ini didatangkan dari kabupaten/kota se-Bali. Mereka diperbantukan untuk mengantisipasi terjadinya demo di dua kantor ini. Namun dari informasi di lapangan, demo itu tidak akan dilakukan di pusat Pemerintahan Bali ini. “Sudah diblok di barat,” ujar salah seorang petugas yang enggan namanya dikorankan.
Sementara itu, Pesayahan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Putu Windu, mengatakan, pecalang yang hadir ini, merupakan perwakilan dari MDA se-Bali. “Kami di bawah koordinasi kepolisian. Jumlah pecalang sekitar ratusan dan tersebar di beberapa titik,” ungkapnya.
Menurutnya, kehadiran para pecalang ini untuk mengantisipasi adanya penyusup dan membuat kerusuhan saat demo. “Intinya kami tidak melarang untuk demo. Karena ada undang-undang yang mengatur. Namun yang kami larang adalah kerusuhan. Apalagi ada pamphlet yang ingin merusak Bali, itu yang kami antisipasi,” jelasnya.
Dengan adanya selebaran yang ditempel di tiang listrik, selaku masyarakat pihaknya sangat sadar betul bahwa itu sebuah ancaman yang ingin merusak Bali. “Untuk itulah kami turun dan ikut standby dari pukul 11.00 Wita bersama pihak kepolisian. Intinya, kami mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. 003/019
