Paslon Wajib Lengkapi Laporan Dana Kampanye, Setiap Donatur Harus Dicatat

  • Whatsapp
KOMISIONER KPU Denpasar didampingi komisioner KPU Bali saat memberi pengarahan dalam Bimtek Laporan Dana Kampanye pada Pilkada Denpasar 2020, Rabu (21/10/2020). Foto: gus hendra
KOMISIONER KPU Denpasar didampingi komisioner KPU Bali saat memberi pengarahan dalam Bimtek Laporan Dana Kampanye pada Pilkada Denpasar 2020, Rabu (21/10/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Pelaksanaan kampanye oleh paslon Pilkada 2020 niscaya membutuhkan biaya. Sekecil apapun dana yang dipakai, juga dari mana saja donasi itu diperoleh, mesti dilaporkan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Penegasan itu diutarakan Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, Kamis (22/10/2020).

“Sesuai prosedur, ada tiga tahapan yang harus dipenuhi peserta pemilu. Pertama, Laporan Awal Dana Kampanye, dan ini sudah dijalankan. Kemudian ada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada bulan Desember nanti,” terang komisioner penghobi lari tersebut.

Bacaan Lainnya

Dia menambahkan, seluruh pengeluaran dan sumbangan yang diterima paslon harus dicatat dalam Laporan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 31 Oktober. Selanjutnya akan diakumulasi pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada periode terakhir.

Terkait pelaksanaan tahapan tersebut, terangnya, KPU Denpasar menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyusunan LPSDK untuk Pilkada Denpasar 2020 di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Rabu (21/10/2020). Bimtek itu, sambungnya, untuk pasangan calon. Bimtek ini menjadi penting bagi tim masing-masing paslon, terangnya, yang menjelang batas waktu penyerahannya bukan tidak mungkin bakal lembur. Maksudnya, agar semua pasangan calon dapat melaksanakan LPSDK dengan baik. “Tim Helpdesk dana kampanye bisa digunakan oleh tim penghubung untuk konsultasi di KPU Denpasar,” tuturnya.

Baca juga :  Puluhan Tahun Tak Memiliki Kantor, Gubernur Koster Wujudkan Mimpi MDA Tabanan

Hal senada disampaikan komisioner KPU Bali, Luh Putu Sri Widiastini, sebagai pemateri yang memberi arahan dalam bimtek tersebut. Didampingi semua komisioner KPU Denpasar, Widiastini menegaskan KPU Denpasar wajib memantau seluruh kesiapan proses laporan dana kampanye, yakni LADK, LPSDK dan LPPDK. Kata dia, semua tim keuangan kampanye harus cermat dalam menyusunnya. Terlebih menjelang LPPDK, masing-masing tim harus menyiapkan dan memastikan laporan penerimaan dan laporan pengeluaran selama 71 hari masa tugas sebagai tim keuangan kampanye.

“Bila berkas dan bukti-bukti pendukungnya tidak valid, dipastikan bakal ada permasalahan dalam laporan dana kampanye. Ini akan menjadi temuan oleh akuntan publik,” serunya.

Untuk itu, KPU wajib memastikan hal tersebut diantisipasi sejak awal. “Urusan kualitas adalah urusan masing-masing tim keuangan kampanye. Tapi kewajiban kami adalah mengingatkan dan membimbing,” tegasnya.

“Kalau kami luput dalam mengingatkan dan membimbing maka kami yang salah. Sehingga, di awal kami mengingatkan agar masing-masing tim jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan,” imbuhnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.