Bawaslu Ingatkan Jangan Ada Kandidat Didiskualifikasi

  • Whatsapp
I Ketut Rudia. Foto: gus hendra
I Ketut Rudia. Foto: gus hendra

DENPASAR – Enam kepala daerah petahana peserta Pilkada 2020 direkomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu akibat penyalahgunaan penggunaan anggaran. Meski peristiwa serupa belum ada di Bali, bukan berarti potensi pelanggaran berujung diskualifikasi tidak ada sama sekali. “Jangan sampai kejadian yang sama, penyalahgunaan penggunaan anggaran oleh petahana, terjadi di Bali,” tegas anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, Kamis (22/10/2020).

Menurut Rudia, Bawaslu berupaya keras agar tidak ada pelanggaran semacam itu dengan menguatkan pencegahan semaksimal mungkin. Selain melalui imbauan, Bawaslu juga menemui para petahana yang kembali berkontestasi untuk mengingatkan rambu-rambu pilkada. Prinsipnya, kata dia, sebelum terjadi mesti ada upaya pencegahan.

Bacaan Lainnya

“Potensi (pelanggaran) itu pasti ada, karena masih ada petahana jadi calon. Berat untuk Bawaslu (mendiskualifikasi jika ada pelanggaran), tapi pasti akan kami tegakkan. Jangan sampai terjadilah,” ujarnya.

Sejauh ini, ulasnya, potensi pelanggaran petahana dengan cara melakukan mutasi pejabat tidak ditemukan terjadi di Bali. Kalaupun ada mutasi, semua masih sesuai aturan, misalnya ada izin Mendagri. Hanya, jika kemudian ada laporan atau Bawaslu menemukan yang di luar prosedur, kembali dia menjamin akan ditindaklanjuti.

Dalam menindaklanjuti, sambungnya, ada mekanisme ketat yang mesti ditempuh. Prinsip kehati-hatian dijalankan, karena putusan akhir Bawaslu menentukan nasib kandidat tersebut. “Sementara ini kalau soal mutase sudah beres, tidak tahu kalau nanti ada laporan atau temuan,” sebut mantan jurnalis tersebut.

Baca juga :  Setelah ‘’Dekat Denganmu’’, Anggis Devaki ‘’Tutup Hati’’

Potensi pelanggaran yang masih besar peluang terjadi, jelasnya, yakni praktik politik uang. Namun, untuk menjerat pelakunya, politik uang itu mesti terjadi di sekurang-kurangnya 50 persen plus 1 kecamatan untuk dapat masuk dalam kategori terstruktur, sistemik, dan masif (TSM).

Bagaimana dengan kemungkinan petahana menggiring birokrasi untuk mendukungnya? Kata Rudia, hal itu terang melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil. Meski demikian, Bawaslu akan melihat dulu konteks pernyataan calon itu seperti apa. Antara lain dengan klarifikasi pihak tertentu, dan bila perlu mendatangkan saksi ahli.

“Tidak bisa serta merta ketika kami terima laporan, lalu menyatakan itu melanggar. Ada proses, ada mekanisme,” tandasnya.

Sebelumnya, dikutip dari portal detik.com, Ketua Bawaslu RI, Abhan, menyampaikan ada enam kepala daerah petahana direkomendasi didiskualifikasi terkait penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan kampanye. Salah satunya bansos penanganan Covid-19, dan ini melanggar pasal 71 ayat 3 UU 10/2016 tentang Pilkada. Ada juga yang melanggar pasal 71 ayat 2 UU yang sama, terkait larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan calon tanpa izin. Yang direkomendasi didiskualifikasi itu yakni daerah Pegunungan Bintang, Papua; Ogan Ilir, Sumsel; Halmahera Utara, Malut; Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Kaur, Bengkulu; dan Kabupaten Banggai, Sulteng. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.