Pak Jokowi Cukup “Straight Set” Aja

  • Whatsapp
Gus Hendra. Foto: hen
Gus Hendra. Foto: hen

LAGI-lagi lembaga survei, kali ini Voxpol Center, merilis hasil survei yang respondennya lebih banyak menyatakan menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden jadi tiga periode. Dari 1.200 responden, hanya 22,6 persen setuju Presiden tiga periode, 3,7 persen tidak menjawab, dan 73,7 persen menyatakan menolak. Hasil survei Voxpol Center terkait masa jabatan Presiden ini segendang sepenarian dengan hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) pada 22 Mei lalu, dengan hasil 69,5 persen menyatakan menolak, 28,68 persen menyatakan setuju, dan 1,49 persen menjawab tidak tahu.

Masih bergulirnya isu ini menunjukkan betapa seksinya wacana tersebut, selain masih kuatnya upaya mendorong-dorong dan merayu Jokowi untuk mau dicalonkan kembali. Ditegaskan langsung oleh Jokowi bahwa dia tidak mau tiga periode, tidak membuat wacana itu meredup atau sirna. Justru kian menjadi-jadi, lengkap dengan segala kontroversinya di tengah kondisi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Bicara UUD 1945 sebelum amandemen, masa jabatan Presiden memang tidak diatur rigid, karena dibuat dalam situasi perjuangan menatap kemerdekaan. Para pemimpin bangsa saat itu, bukan elite partai seperti sekarang, 100 persen memikirkan bagaimana suatu negara bernama Indonesia dapat berdiri, dan dalam bentuk apa negara itu didirikan. Terlepas dari pembahasan di BPUPKI pada Juli 1945 apakah bentuknya republik, kerajaan atau negara serikat, satu yang disepakati adalah pemimpin negara itu “tidak turun-temurun dan disepakati oleh rakyat”. Secara praktik ini merujuk kepada negara berbentuk republik, dengan kepala negara bernama Presiden, tidak pakai “t”.

Baca juga :  Contingency Fund bagi Bali

Masa jabatan Presiden saat masa revolusi tidak terlalu jadi soal, karena Indonesia sempat menjalankan sistem pemerintahan parlementer dengan kepala pemerintahan dijalankan Perdana Menteri, dengan Presiden hanya sebagai kepala negara. Presiden Sukarno baru benar-benar menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara sejak Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Ini terjadi karena dorongan dan sokongan KSAD Mayjen TNI AH Nasution, sebagai pemimpin tentara dengan kekuatan terbesar dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). 

Karena tidak ada batasan masa jabatan, lalu lahirlah Tap MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Sukarno, menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Gagasan ini sempat ditolak mentah-mentah oleh Sukarno saat diusulkan Chaerul Saleh selaku Ketua MPRS, sebagaimana ditulis dalam autobiografi “Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”. Alasan Chaerul, 99 persen rakyat tidak menghendaki orang selain Sukarno sebagai Presiden. Jika diadakan pemilu, Sukarno pasti terpilih terus. Lalu apa bedanya? Bahwa Sukarno kemudian menerima, karena dibumbui alasan bahwa menjadi presiden seumur hidup itu untuk menghindari perang saudara dan perpecahan lebih tajam di dalam negeri, suatu hal yang sangat dihindari Sukarno.

Sebab lain, pengangkatan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup itu merupakan upaya golongan nasionalis antikomunis meredam laju progresif PKI di pentas politik nasional, agar tidak dapat segera “memerahkan” Indonesia secara konstitusional. Dengan Sukarno tetap sebagai Presiden, ambisi DN Aidit untuk jadi Presiden bisa dijegal karena tidak perlu ada Pemilu. Namun, sejarah membuktikan predikat Presiden seumur hidup ini “memakan anaknya sendiri” ketika Sukarno sakit, karena seketika kekuatan komunis dan antikomunis langsung saling berhadapan untuk berebut kekuasaan. Dan, terjadilah tragedi terkelam Indonesia yang diawali Gerakan 30 September 1965.

Baca juga :  Denpasar Mulai Vaksinasi Covid-19 Untuk Anak Usia 12-17 Tahun

Tiadanya pembatasan jabatan Presiden lagi-lagi jadi masalah saat Orde Baru yang dibangun Soeharto berkuasa. Kepiawaian Soeharto membangun mesin politik melalui jalur ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG) membuat setiap pemilihan presiden di MPR sudah “diketahui hasilnya” sebelum pemilu dijalankan. PPP dan PDI kala itu, sekencang apapun menolak, tidak akan mampu menahan Soeharto yang diusung koalisi raksasa ABG di MPR.  

Persamaan dua peristiwa sejarah itu adalah, pertama, sosok yang jadi Presiden itu-itu saja; kedua, penumpukan kekuasaan –serta segala potensi penyelewengannya– pada satu orang atau kelompok tertentu; dan ketiga, memupus asa suksesi dan tersemainya bibit pemimpin baru.

Karena konteks reformasi 1998 adalah mengenyahkan segala sesuatu bercirikan pemusatan kekuasaan mutlak tanpa batas waktu, lahirlah amandemen pembatasan masa jabatan presiden. Jika pembatasan ini hendak diakal-akali, jelas suatu penghinaan terhadap akal sehat bangsa ini. Jokowi tiga kali menyatakan menolak ide itu, demikian pula PDIP sebagai partai pendukungnya. Publik juga banyak mengecam, tapi ajaibnya isu ini tetap menggelinding liar. Lalu, sesungguhnya siapa yang bermain api di balik isu ini?

Mungkin terdengar klise, tapi seyogianya energi dan sumber daya kita fokuskan untuk mengatasi pandemi dengan segala efeknya. Meringankan beban rakyat di tengah PPKM yang berjilid-jilid itu jauh lebih penting dipikirkan. Jangan sampai terulang krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang bertukar rupa menjadi krisis politik kepemimpinan nasional, dan bermuara kepada kejatuhan Presiden Soeharto yang baru dua bulan dilantik MPR untuk kali ketujuh. Mengguncang-guncangkan buah Presiden tiga periode di pohon konstitusi agar jatuh ke tanah niscaya kesia-siaan belaka, karena situasi dan konteks politik kiwari tidak mendukung.

Baca juga :  Bagian Tubuh Korban Kecelakaan di Jembatan Laplapan Ditemukan, Keluarga Yakin dari Celana yang Dikenakan

Biarkan suksesi berlangsung alami sesuai konstitusi. Selain bentuk koreksi terhadap kesalahan masa lalu, pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua kali juga bagian menjaga kesempatan semua anak bangsa terbaik menjadi pemimpin melalui kanal bernama Pemilu Presiden, terlepas segala kekurangannya dalam praktik sejak tahun 2004 silam.

Sebagai penutup, isu ini turut mengingatkan saya dengan satu foto saat demo mahasiswa sekitar tahun 1980-an yang mengusung poster bertuliskan “Pak Harto cukup straight set saja” sebagai simbol tidak setuju Soeharto dicalonkan berkali-kali. Kini, ucapan sama bisa ditujukan kepada pengusung dan pendukung gagasan Presiden tiga periode: “Pak Jokowi cukup straight set aja”.Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.