Operasi Penyekatan, 65 Pengendara Menuju Denpasar Diminta Putar Balik

  • Whatsapp
ILUSTRSI - Tim Gabungan saat memeriksa pengendara yang mau masuk Denpasar, di salah satu Pos Penyekatan terkait PPKM Darurat, Minggu (11/7/2021). foto: ist

DENPASAR – Sedikitnya 65 pengendara menuju Denpasar dipaksa putar balik, saat Tim Gabungan Satgas Covid-19 Kota Denpasar yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub, menggelar operasi penyekatan terkait PPKM Darurat, di sejumlah pintu masuk ibu kota Provinsi Bali itu, Minggu (11/7/2021).

Operasi penyekatan dilaksanakan sejak pagi di 6 titik pintu masuk Denpasar. Rinciannya, Pos Penyekatan Trengguli Penatih sebanyak 30 orang diminta putar balik dan 3 orang dibina. Penyekatan di Simpang Jalan Cokroaminoto – Jalan Gunung Galunggung nihil, di Pos Penyekatan Simpang Tohpati juga nihil.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya di Pos Penyekatan Jalan Kebo Iwa, tercatat sebanyak 9 orang diminta putar balik. Di Pos Penyekatan Jalan Gunung Salak tercatat 17orang diminta putar balik dan 1 orang dibina, terakhir di Pos Penyekatan Jalan Gunung Sanghyang sebanyak 9 diminta putar balik dan 9 orang dibina.

Selain penyekatan, juga dilaksanakan pembinaan terhadap 25 toko (sektor nonesensial) seputaran Kota Denpasar. ”Ganjaran berupa denda, pembinaan dan putar balik dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesalahan,” ungkap Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Anom Sayoga.

Yang diminta putar balik, tambah Sayoga, lantaran syarat perjalanan tidak terpenuhi seperti Surat Keterangan Bekerja, Sertifikat Vaksinasi dan Hasil Rapid Test/PCR Negatif bagi pelaku perjalanan antar daerah.

Baca juga :  Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi PH Jerinx

Dijelaskan, pelaksanaan penyekatan ini merupakan tindaklanjut dari arahan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dimana, berdasarkan pemantauan satelit menyebutkan, mobilitas masyarakat di Kota Denpasar masih tinggi. “Dari Pos Penyekatan ini untuk memastikan seluruh masyarakat menerapkan aturan PPKM Darurat,” jelas Sayoga.

Hal ini juga sangat jelas diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021, SE Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 dan SE Walikota No. 180/389/HK/2021 tentang PPKM Darurat. Serta merupakan tindaklanjut atas kesepakatan Forkopimda Denpasar.

“Penyekatan ini dalam upaya untuk menekan mobilitas masyarakat yang sama sekali tidak punya kepentingan. Dalam PPKM Darurat ini sangat jelas sudah diatur, dimana yang bersifat esensial dan nonesensial serta sektor kritikal dan khusus untuk nonesensial menerapkan 100 Work From Homei,” pungkas Sayoga. yes

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.