OPD Gianyar Kurang Dinamis, Investasi Daerah Macet

RAPAT dengar pendapat pimpinan Komisi I dan II dengan instansi terkait di DPRD Gianyar. Foto: adi

GIANYAR – Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang diharap membawa angin segar bagi dunia investasi, ternyata di daerah masih buntu. Sejumlah regulasi di daerah penerapannya kurang dinamis dan cenderung menjadi kendala, sehingga iklim investasi yang diharapkan bergulir justru menuai jalan buntu.

Kondisi itu tersingkap dalam rapat dengar pendapat pimpinan Komisi I dan II dengan instansi terkait di DPRD Gianyar, Senin (11/4/2022).

Bacaan Lainnya

Dalam paparan OPD Pemkab terungkap, terdapat ketimpangan mendasar antara pusat dan Pemkab Gianyar mengenai lahan sawah yang dilindungi. Dalam Perda RTRW Gianyar tercatat ada 8 ribu hektar sawah yang dilindungi, tapi dari data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang ditentukan pusat sebanyak 10, 5 ribu hektar. Ironisnya, lahan-lahan yang sudah beralih fungsi justru masih berstatus sawah dan LSD pula.

Kondisi ini dijadikan dalih oleh OPD, khususnya Dinas PUPR Gianyar, dalam melayani perizinan IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PPG). Sebab, jika masuk zona LSD, maka perizinan tidak bisa ditindaklanjuti.

Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, yang memimpin rapat tak bisa menutupi kekecewaannya. Banyak permohonan perizinan macet karena sistem kerja OPD yang dinilai kurang dinamis. Dari data yang dia dapat, sedikitnya dari 220 permohonan izin yang masuk sejak Agustus 2021, hanya lima perizinan yang diterbitkan.

Baca juga :  Evaluasi Penetapan KaTa Kreatif Indonesia, Jaya Negara Paparkan Sinergi Pariwisata Budaya dengan Ekonomi Kreatif

“Ini sangat ironi karena dampaknya sangat besar. Investasi ini adalah representasi dari potensi PAD, peluang kerja, dan perputaran iklim perekonomian. Seyogianya OPD lebih dinamis, dalam artian tidak melanggar aturan tapi disesuaikan dengan kondisi lapangan,” serunya.

Mengenai status LSD, juga dinilai banyak yang tidak valid jika disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dari pemantauannya, banyak titik lahan yang sudah alih fungsi justru masih berstatus sawah.

“Contohnya banyak, lahan di Kantor PUPR Gianyar hingga Stadion Kapten Dipta pun masih distatuskan sawah dalam LSD ini. Ini kan perlu penyelarasan juga di lapangan. Intinya semua stakeholder seharusnya dinamis,” ketusnya.

Tagel berujar banyak kalangan menyampaikan keluhan, mulai dari masyarakat, pemilik lahan, investor hingga notaris. Di sisi lain, sejumlah investor yang memiliki lahan seperti di kawasan akomodasi wisata dan sudah mengantongi izin pusat secara online (OSS) ataupun izin prinsip dari Pemkab, justru kini terganjal.

“Ini bisa menjadi bumerang bagi iklim investasi kita. Padahal investor sebagai salah satu penggerak roda perekonomian sangat dibutuhkan sekarang ini,”paparnya dengan nada kesal.

Untuk maksimalisasi pelayanan perizinan, Tagel mengharap OPD melakukan pendataan akurat mengenai kondisi lahan produktif. Sebagaimana dari ribuan hektar lahan sawah ini, dalam Perda RTRW sudah ditetapkan 800 ribu hektar sebagai sawah yang dilindungi. Dan, dari jumlah itu dipastikan sudah melebihi potensi pemenuhan swasembada pangan di Gianyar.

Baca juga :  Gubernur Koster Raker Bersama Ketua dan Jajaran Satgas Covid-19 Nasional, Ini Hasilnya

“Jadi, perbedaan luas LSD ini jangan dijadikan kendala, seharusnya diselaraskan ke pusat. Kami di Dewan akan terus mendorong dan mendampingi,” paparnya menandaskan. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.