POSMERDEKA.COM, BANGLI – Masa keemasan angkutan umum memang telah pudar, karena dikalahkan semakin membanjirnya jumlah sepeda motor. Untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi izin trayek, hingga memasuki triwulan ketiga, masih nihil. Realita ini karena tidak ada pengusaha angkutan yang mengurus izin trayek baru.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Bangli, Sang Putu Surata, mengatakan, untuk tahun ini target retribusi dari izin trayek hanya Rp2 juta. Namun, realisasi target hingga triwulan ketiga masih nihil. ”Belum ada pemasukan dari retribusi izin trayek,” jelasnya, Selasa (12/9).
Menurutnya, dalam pengurusan izin, Dinas Perhubungan sebatas memberi rekomendasi, sedangkan untuk proses pengurusan izin ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin trayek dikeluarkan untuk perusahaan jasa angkutan umum orang dalam trayek. Berdasarkan kewenangan, kabupaten mengurus izin untuk angkutan perdesaan /kota, sedangkan untuk angkutan umum antarkabupaten menjadi wewenang provinsi.
Penyebab sampai realisasi target masih nihil, mengacu UU Cipta Kerja, kata dia, untuk pengurusan izin trayek dilakukan sekali saja selama perusahan angkutan tersebut masih tetap beroperasi. Tidak ada istilah perpanjangan izin, dan bisa digunakan untuk selamanya. Di samping itu, animo masyarakat untuk menggunakan angkutan umum terus menurun. Saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi jika beraktivitas di luar. Mati surinya angkutan umum berpengaruh besar terhadap pengurusan izin trayek baru.
”Sejauh ini kami tidak ada mengeluarkan rekomendasi pengurusan izin trayek baru,” tegasnya
Dia menguraikan, kini masyarakat berpikir praktis, yakni lebih baik membeli sepeda motor daripada terus-terusan naik angkot Di tengah kelesuan penumpang, para sopir angkot juga harus bersaing dengan para tukang ojek. “Harapan satu-satunya para sopir atau pemilik angkot di tengah persaingan ketat ini adalah mengandalkan pendapatan dari jasa angkut para siswa,” tandasnya. gia
