POSMERDEKA.COM, MATARAM – Arahan Presiden Jokowi soal netralitas pejabat negara dituding jauh panggang dari api. Sebab, sejumlah pejabat justru terbuka mendukung Prabowo-Gibran. Mereka adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia; dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Paiman Raharjo.
Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan, Sirra Prayuna, menilai arahan Presiden hanya sebatas jargon. Dia menuding langkah mengumpulkan para penjabat (pj) kepala daerah, mulai gubernur, bupati dan wali kota saat sang anak, Gibran, menjadi salah satu peserta Pilpres 2024, justru mengandung pesan kuat menggunakan tangan kekuasaan dalam rangka melumpuhkan lawan politik.
“Pernyataan Presiden Jokowi soal aparatur harus netral dan mengawal kerja KPU dan Bawaslu itu hanya normatif semata. Yang harus kita perhatikan adalah Presiden dalam pernyataan akhirnya akan mengevaluasi secara harian. Ini dampaknya sangat luar biasa secara psikologi politik para pj.,” urai Sirra melalui pesan WhatsApp, Rabu (1/11/2023).
Dia mengklaim memperoleh informasi banyak pj. kepala daerah ketakutan karena Presiden akan melakukan evaluasi harian. Presiden dengan hak prerogatifnya akan dapat setiap hari mengevaluasi dan mencopot para pj. “Pernyataan ini tentu sangat menakutkan seluruh pj. Apalagi di beberapa daerah, arahan tersebut diterjemahkan pj. dengan sangat tidak profesional, tidak proporsional dan berlaku diskriminatif,” sesalnya.
Di kesempatan terpisah, Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, menepis ada instruksi Presiden untuk memenangkan salah satu paslon pada Pilpres 2024. Dia menyebut Presiden Jokowi tak pernah menyinggung instruksi memenangkan anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka. Malah Presiden Jokowi memerintah seluruh penjabat untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi tersebut.
“Oh iya itu kan jauh sebelum Bapak Presiden menekankan itu kami sudah (lakukan). Kan sering sekali saya minta ASN untuk menjadi fasilitator yang baik bagi berlangsungnya perhelatan politik baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Jadi, kami dalam posisi yang netral,” beber Gita saat dikonfirmasi usai menghadiri Rakor Komunikasi Informatika dan Statistik di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (1/11/2023).
Dia menegaskan komitmen netralitas bakal diwujudkan dalam memberi akses pelayanan publik yang sama dan setara kepada semua pihak. Tidak melihat latar belakang dan afiliasi politik masyarakat. “Pelayanan publik tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan sempit dan sesaat. Pelayanan publik tetap sesuai dengan spirit, kehadirannya memberi pelayanan kepada semua golongan tanpa membedakan afiliasi dan interest politik,” jamin Gita menandaskan. rul
