POSMERDEKA.COM, MATARAM – DPD PDIP NTB mengecam aksi persekusi sekelompok warga terhadap salah satu kadernya berinisial S (50 tahun), di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) pada Minggu (16/7/2023).
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi, menuding aksi yang viral di media sosial itu merugikan partainya. Sebab, anak korban yang katanya dihamili oleh sang ayah, dan memantik aksi massa, justru membantah ayah memperkosa.
“Benar atau salah informasi yang beredar itu, tidak boleh ada perbuatan barbar. Apalagi S adalah kader kami, yang jelas ini mencederai rasa kemanusiaan. Apalagi si anak mengaku ayahnya bukan pelaku pemerkosaan itu,” tegas Nuna dengan nada tinggi di DPD PDIP NTB, Kamis (20/7/2023).
Nuna saat memberi keterangan pers didampingi petinggi DPD PDIP NTB, DPC PDIP Lobar dan PDIP Lombok Tengah. Dia menuntut ada klarifikasi dari Polres Lombok Barat (Lobar). Sebab, dalam video yang viral, terkesan aparat membiarkan warga melakukan aksi biadab tersebut. Akibatnya, Ketua PAC PDIP Kecamatan Sekotong itu masih dirawat intensif di RSUD Lobar, dengan sekujur tubuh luka lebam.
“Kami minta Kapolres Lobar kesatria mempertanggungjawabkan atau menarik omongannya yang mengatakan bahwa kader kami adalah diduga pelaku pemerkosa anaknya. Padahal, kasus ini masih dalam proses lidik, belum taraf penyidikan, tapi kok berani mengatakan S adalah pelakunya?” tantang Nuna.
Dia memandang pernyataan Kapolres Lobar membuat penggiringan opini yang tidak baik untuk PDIP. Minimal masyarakat mengaitkan PDIP sebagai partai “yang enggak-enggak”, sehingga berdampak pada terganggunya elektoral partai menjelang Pemilu 2024. Karena itu, dia menuntut Kapolres mencabut pernyataannya.
Nuna memastikan PDIP NTB akan solid terus mengawal kasus yang menimpa S hingga menemui titik terang. Dia memandang persekusi di Sekotong menandakan negara tidak hadir dalam melindungi warga negaranya. Apalagi aparat kepolisian terkesan membiarkan warga seenaknya memukuli S.
Terkait para pelaku, Nuna mendesak agar diproses secara hukum. Untuk itu, PDIP NTB minta Polda NTB mengambil alih kasus dimaksud. “”Kami minta para pelaku persekusi agar diproses hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. Mohon Pak Kapolda, kasus persekusi di Sekotong diambil alih agar ada kepastian hukum dalam penanganannya,” sebutnya.
Mengenai nasib S yang sempat dipecat DPC PDIP Lobar, Wakil Ketua DPD PDIP NTB lainnya, Hakim Ali Niazi, menegaskan S masih tetap menjadi kader PDIP. Alasannya, yang berhak memecat adalah DPP PDIP di Jakarta.
“Kami paham langkah awal DPC PDIP Lobar memecat kadernya dalam rangka menjaga kondusivitas partai. Tapi, karena ada temuan dari hasil investigasi oleh partai yang berbeda, surat DPC PDIP Lobar yang masih di DPD PDIP NTB enggak kami lanjutkan. Status S masih sah sebagai kader PDIP,” lugas Hakam.
Hakam mendaku mencintai institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Republik Indonesia. Namun, dia juga memiliki hak minta agar Komnas HAM dan Kompolnas turun langsung ke wilayah Sekotong guna investigasi lanjutan. Tujuannya untuk membongkar siapa aktor intelektual yang membuat kader PDIP dihakimi massa seenaknya seperti itu.
“Inilah cara kami menegakkan institusi hukum, agar juga bisa bekerja sesuai tupoksinya dalam menegakkan hukum yang adil kepada warga negaranya,” paparnya menandaskan. rul
