POSMERDEKA.COM, BANGLI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, kunjungan kerja untuk penyerahan simbolis sertifikat kepada pemohon Pemkab, perorangan maupun milik desa/banjar adat, pura di Bangli, Rabu (24/5/2023). Menteri dan rombongan diterima Sekda Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra. Turut hadir Kepala Kantor BPN Bali, Andry Novijandy; Danrem 163/Wirasatya, Brigjen TNI Agus Muchlis Latif; dan sejumlah undangan.
Kegiatan dilaksanakan di dua lokasi terpisah. Pertama di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Menteri Hadi mendatangi rumah warga untuk menyerahkan sertifikat kepada penerima. Di antaranya I Wayan Jambi atas nama Pura Puseh Tiying Desa, I Wayan Kaba, dan I Wayan Narnya. Semua penerima merupakan warga Desa Pengotan. Penyerahan dilakukan langsung untuk memastikan tidak ada praktik pungli oleh petugas saat penerbitan sertifikat, sekaligus memastikan sertifikat yang dibagikan sesuai dengan penerimanya.
Di lokasi kedua di Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, pembagian sertifikat dipusatkan di Pura Taman Narmada Bali Raja. Sertifikat antara lain diserahkan kepada Pemkab Bangli atas kepemilikan aset jalan di Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani yang diterima Sekda Ida Bagus Gde Giri Putra; Desa Adat Terunyan, Kintamani yang diterima Jro Puji Pasek; dan Desa Adat Tamanbali, Bangli diterima I Nengah Sugiana.
Dalam sambutannya, Sekda Giri Putra menyampaikan terima kasih dan menyambut baik program Menteri Hadi. Melalui program ini, kepastian hak hak rakyat atas tanah bisa terpenuhi, sehingga masyarakat bisa berusaha mengembangkan perekonomiannya. Reformasi yang dilakukan BPN dinilai sangat baik, karena mampu memfasilitasi masyarakat atas hak kepemilikan tanah. “Semoga Pemerintah Kabupaten Bangli selalu bisa bersinergi dengan BPN, dan Negara Indonesia makin kuat dan maju,” sebutnya.
Menteri Hadi menyampaikan, kunjungannya merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bali, salah satunya di Kabupaten Bangli. Di Bali saat ini selesai hampir 95 persen, sehingga program pemerintah pusat untuk menjadikan Bali menjadi kota lengkap sudah terlaksana. Dia menyerahkan total 46 sertifikat.
Dia yakin akhir tahun 2023 Bali akan menjadi provinsi lengkap. Ini berkat kerja sama dan sinergitas serta kolaborasi BPN dengan pemerintah daerah, yang terus saling bahu- membahu melaksanakan program ini. “Masyarakat merasakan dampak program PTSL yang revolusioner, karena sekarang di seluruh Indonesia terdaftar sebanyak 102,3 juta dari 126 juta bidang yang menjadi target Kementerian ATR/BPN,” papar mantan Panglima TNI itu.
Dampak ekonomi program PTSL, jelasnya, adalah masyarakat bisa menggunakan sertifikat sebagai hak tanggungan. Uang yang beredar di masyarakat sekarang Rp5.219 triliun akibat dari pembagian sertifikat hak atas tanah dan hak ekonomi. Berikutnya adalah menyelesaikan sertifikat tempat ibadah, baik itu pura, klenteng, masjid, gereja, semuanya akan diselesaikan. Targetnya tahun 2024 tempat ibadah dan tanah-tanah warga semuanya bersertifikat
“Kami berkomitmen melakukan percepatan spesifikasi terhadap rumah ibadah, dan spesifikasi seluruh bidang tanah agar dapat kepastian hukum, rasa aman dan memberi kepastian masyarakat. Serta meminimalisir potensi timbulnya sengketa dan konflik pertanahan,” tutupnya. gia
