Menteri ATR/BPN Pantau Penyelesaian Konflik Tanah di Sumberklampok

  • Whatsapp
MENTERI ATR/BPN RI, Sofyan Djalil, saat mengunjungi Desa Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng, Sabtu (26/12/2020). Foto: ist
MENTERI ATR/BPN RI, Sofyan Djalil, saat mengunjungi Desa Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng, Sabtu (26/12/2020). Foto: ist

BULELENG – Rencana pembangunan bandara Bali Utara yang kabarnya akan dibangun di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, kini semakin dimantapkan oleh pemerintah. Ini menyusul kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan A Djalil, pada Sabtu (26/12/2020) ke Desa Sumberklampok.

Sofyan Djalil tiba di Balai Banjar Dinas Sumber Batok sekitar pukul 15.05 Wita. Kedatangannyaselain meninjau rencana lokasi pembangunan bandara Bali Utara, juga memantau penandatanganan kesepakatan antara masyarakat Desa Sumberklampok dengan Pemprov Bali terkait dengan komposisi pembagian tanah di desa tersebut.

Bacaan Lainnya

Sofyan Djalil datang ke desa Sumberklampok didampingi Kakanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya; Kepala BPN Buleleng, Komang Wedana; Camat Gerokgak, Made Juartawan; Perbekel Desa Sumberklampok, Wayan Sawitra Yasa; Ketua Tim 9, Putu Artana; dan Klian Adat Desa Sumberklampok, Nengah Nadia.

Sofyan Djalil mengatakan, kesepakatan antara masyarakat dengan Pemprov Bali sudah selesai dan tinggal dilaksanakan. “Jadi, kesepakatan itu agar Kakanwil BPN Provinsi Bali segera mungkin menyelesaikan,” katanya.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya, mengatakan segera menindaklanjuti kesepakatan itu, dengan melakukan beberapa upaya yakni melakukan pengambilan gambar menggunakan drone skala 500. Skema yang tertuang dalam kesepakatan antara Pemprov Bali dengan masyarakat yakni skema 70 (masyarakat):30 (Pemprov).

Baca juga :  OMG!, Sudah 126 Nakes di Denpasar Terpapar Covid-19

Menurut Rubijaya, terkait rencana bandara Bali Utara akan mengenai sebagian hutan TNBB dan jarak dengan dari perbukitan. “Hutan yang terkena jalur bandara diganti dengan hutan mangrove yang ada di wilayah Desa Pejarakan,” jelasnya.

Perbekel Desa Sumberklampok, Sawitra Yasa, menjelaskan, semua proses penyelesaian pembagian lahan diserahkan kepada Tim 9 sesuai kesepakatan. Sisa tanah eks HGU sebelum dilakukan pembagian dengan skema 70:30, terlebih dahulu dipotong untuk fasilitas umum dan pemukiman.

“Sisanya seluas 514 hektare itu yang kemudian nanti dibagi sesuai dengan skema yang disepakati. Maka kami berharap agar hal ini terlebih dahulu bisa diselesaikan sebelum menyelesaikan persoalan yang lain-lain,” kata Sawitra Yasa.

Terkait dengan program pemerintah tentang rencana pembangunan bandara Bali Utara, mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Mengingat hal itu adalah program strategis pemerintah. “Jadi masyarakat sudah menandatangani surat pernyataan soal penguasaan fisik lahan. Sebenarnya dari tahun 2010 sudah dilakukan pengukuran secara manual,” ucapnya.

Ketua Tim 9 Desa Sumberklampok, Putu Artana, tak menampik bahwa proses penyelesaian kesepakatan dengan Pemprov Bali soal pembagian lahan dengan skema 70:30 sudah berlangsung. Kehadiran Menteri ATR/BPN untuk memastikan penyelesaian melalui pola penyelesaian reforma agraria dan memastikan rencana lokasi bandara.

“Soal bandara di Sumberklampok juga disinggung, tapi terpenting kedatangan Pak Menteri untuk melihat langsung proses penandatanganan penguasaan fisik oleh warga sebagai bagian dari proses penyelesaian yang sudah disepakati bersama Pemprov Bali,” pungkas Artana. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.