Menkominfo Tepis Usulkan Wacana Pemilu Digital

MENKOMINFO Johnny G. Plate (kanan) saat bersama Wagub Sitti Rohmi Djalilah sebelum menghadiri Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 1st Meeting Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Aruna Senggigi, Lobar, Rabu (30/3/2022). Foto: ist

LOBAR – Usulan pemungutan suara Pemilu 2024 menggunakan elektronik voting via internet dipastikan berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerintah sejauh ini tidak ada mengusulkan hal itu.

Hal itu dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, guna meluruskan kesimpang-siuran informasi agar orang tidak menuding dirinya yang mengusulkan pemungutan suara secara digital itu untuk kali pertama.

Bacaan Lainnya

“Ini baru pembicaraan dengan KPU, itu kan baru gagasan di KPU. Jadi bukan Menteri Kominfo,” papar Johnny, ditemui di sela-sela menghadiri Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 1st Meeting Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat (Lobar), Rabu (30/3/2022).

“Saya tegaskan, itu gagasan KPU. Tapi, karena KPU punya agenda digitalisasi pemilihan, ya saya hadir di sana memberi penjelasan terkait dengan potret infrastruktur dan kesiapan (melaksanakan usulan KPU),” sambung dia.

Johnny mendaku penentuan mekanisme pemungutan suara Pemilu ditentukan KPU selaku lembaga pelaksana. Kemenkominfo, jelasnya, hanya mendukung jika KPU ingin meningkatkan digitalisasi dalam urusan pemilu.

Sekjen Partai Nasdem itu mengatakan, internet kini sudah mencapai wilayah perdesaan. Kemenkominfo juga sudah menyiapkan pusat data nasional yang bisa juga membantu KPU di urusan kepemiluan.

Baca juga :  Ambil Sabu ke Bangli, Residivis Narkoba Dibekuk

“Bila KPU ingin meningkatkan layanan pemilihan umum melalui ekosistem digital, apakah itu elektronik counting ataupun elektronik voting, kami memberikan dukungan. Kami juga punya potensi untuk melakukannya,” lugasnya.

Kini, sambungnya, semua kembali kepada KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu. Johnny hanya menjelaskan legitimasi pemilu tidak berkurang jika pencoblosan manual ditinggal lalu beralih ke elektronik voting, bahkan bisa lebih efisien.

Dia menyinggung negara lain yang sudah menerapkan itu, seperti Estonia dan India serta beberapa negara di Eropa. Selain KPU, mekanisme pemilihan suara juga ditentukan oleh DPR, terutama Komisi II.

DPR berkutat pada aturan untuk mengakomodir pemungutan suara via elektronik. Saat ini, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu belum mengatur soal itu. “Itu adalah keputusan politik antara KPU RI dan Komisi ll DPR RI. Kominfo menyiapkan infrastrukturnya,” urainya.

“Aplikasinya itu akan disiapkan sendiri oleh KPU RI, dan Kominfo akan memberi dukungan agar aplikasinya dapat berjalan dengan baik,” ucapnya memungkasi. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.