Menjadi Preseden Buruk, jika Ketum KONI Jembrana Sampai Dilantik

KETUA Umum KONI Gianyar Pande Purwita. foto: ist

DENPASAR – Terpilihnya Wakil Bupati (Wabup) Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna yang akrab disapa Ipat, menjadi Ketua Umum KONI setempat masih ramai diperbicangan di media social, pasca dia terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Jembrana, Senin (18/4/2022).

Ketua Umum KONI Gianyar Pande Purwita, tetap mengatakan pemilihan tersebut cacat hukum alias tidak sah. Pasalnya melanggar UU Olahraga dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur masalah pejabat publik dalam memimpin lembaga KONI.

Bacaan Lainnya

Pande yang sarjana hukum itu mengatakan, akan menjadi perseden buruk, jika KONI Bali sampai melantik dan mengeluarkan Surat Keputusan terhadap terpilihnya Ipat, yang juga wakil Bupati Jembrana. Kalau masalah ini sampai dilaporkan ke lembaga hukum, akan menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari.

Pande menjelaskan secara detail, persoalan hukum ini sangat mudah. UU nomor 11 tahun 2022 pasal 41 menyangkut pengurus KONI, tidak boleh langsung ditafsirkan bahwa pejabat public boleh menjadi Ketua KONI. Di pasal itu ada kalimat : “sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Peraturan perundangan-undangan di bawah UU adalah Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan PP yang masih berlaku yang terkait dengan keolahragaan adalah PP Nomor 16 tahun 2007 pasal 56 ayat 1,2,3 dan 4. Pasal ini mengatur syarat dan ketentuan menjadi pengurus KONI. Dalam PP itu ditentukan pejabat publik tidak boleh menjadi Ketua Umum KONI.

Baca juga :  Mancing, Terjatuh di Sungai, Kadek Yudi Meninggal Dunia

Ia mengatakan kalimat ini, tidak perlu dikaji lagi, karena bukan multi tafsir. Kalimat “sesaui dengan peraturan, artinya si pembuat UU memerintahkan agar untuk syarat dan ketentuan menjadi pengurus KONI berpatokan kepada PP yang masih berlaku.

Sementara UU Nomor 11 tahun 2022 pasal 41 berbunyi bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang keolahragaan, dan dipilih oleh masyarakat olahraga sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 42 UU Nomor 11 tahun 2022 mengatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan sebagai dimaksud pasal 33 sampai pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). “Karena PP UU nomor 11 tahun 2022 belum ada, otomatis yang masih berlaku adalah PP Nomor 16 tahun 2007,” kata Pande Purwita, saat dikonfirmasi Jumat (22/4/2022).
.
Di bagian lain, Ketua Umum KONI Badung Made Nariana ketika diminta pendapatnya soal terpilihnya pejabat publik di Jembrana sebagai Ketum KONI, tidak mau banyak berkomentar.

“Maaf saya bukan ahli hukum. Namun apa yang dikatakan Ketum KONI Gianyar, logikanya benar dan masuk akal. Kalau benar demikian, Ketum KONI Bali harus mengkaji ulang dengan team hukumnya,” kata Nariana singkat.

Nariana menjelaskan, KONI Bali pernah mendapat pengalaman buruk soal pemilihan Ketumnya yang kebetukan pejabat publik. Saat Musorprov KONI beberapa tahun lalu terpilih I Gusti Bagus Alit Putra yang saat itu menjadi Wakil Ketua DPRD Bali. Kemudin ada pihak mengajukan keberatan kepada BAORI (Badan Arbitrasa Olahraga Republik Indonesia).

Baca juga :  Vaksinasi untuk Nakes Lansia Mulai Senin

Setelah beberapa kali menjalani sidang, BAORI akhirnya ketok palu membatalkan terpilihnya Alit Putra sebagai Ketum KONI Bali. Nariana pun berharap, jangan hal serupa terjadi lagi, sehingga memalukan kita sebagai pembina olahraga.

Di pihak lain ada kabar, Ketua Umum KONI Balli yang baru I Gusti Ngura Oka Dermawan, mengakui terpilihnya Ipat sebagai Ketum KONI Jembrana karena dianggap sudah benar sesuai UU. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.