POSMERDEKA.COM, BULELENG – Optimalisasi pelayanan administrasi publik di Kabupaten Buleleng digencarkan Pemkab Buleleng melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunannya ditargetkan rampung bulan Oktober 2023. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan pembangunan MPP yang dipimpin Sekda Buleleng, Gede Suyasa, di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Selasa (8/8/2023).
Dalam rapat tersebut juga dilakukan pembahasan persiapan perjanjian kerja sama (PKS) antara instansi vertikal dan perangkat daerah teknis. Rencananya, MPP akan diuji coba bulan ini melalui sebuah miniatur pada kegiatan Buleleng Development Festival (BDF) di GOR Bhuana Patra.
Gede Suyasa menjelaskan, MPP ini nantinya akan memudahkan dan mempercepat pelayanan publik, mendekatkan jarak antara orang yang membutuhkan pelayanan dengan yang melayani. Oleh karena itu, MPP dipusatkan satu tempat sehingga masyarakat bisa masuk ke satu tempat tapi menyelesaikan banyak persoalan pelayanan publik.
Dengan adanya perkembangan digitalisasi, MPP harus didesain dengan infrastruktur dan sarana yang memadai untuk mendukung kecepatan dari pelayanan publik itu sendiri. “Nanti akan kita kumpulkan OPD terkait dalam satu tempat, sehingga masyarakat yang ke sana bisa menyelesaikan banyak hal dengan cepat didukung dengan digitalisasi dalam proses pelayanannya nanti,” ungkapnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, I Made Kuta, menyebutkan, pembangunan MPP Buleleng yang berlokasi di lantai tiga Pasar Banyuasri ini sudah mencapai 35 persen. Ditargetkan mencapai 100 persen di bulan Oktober 2023.
Ia menyebut, kontrak kerja dimulai pada bulan Juli hingga Oktober 2023. Target penyelesaian pada bulan Oktober 2023 dipasang karena pada bulan November 2023 MPP Buleleng akan diluncurkan dengan mengundang Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.
“Tapi ini bukan membangun dari awal ya. Melainkan merenovasi atau menata lantai tiga Pasar Banyuasri sesuai dengan desain yang ada. Sampai saat ini keramik dan dinding sudah dipasang,” kata Made Kuta.
Pihaknya juga telah menyiapkan PKS bagi para instansi vertikal dan juga perangkat daerah terkait yang akan masuk terlibat dalam MPP sehingga semua menjadi terintegrasi satu pintu. Hingga saat ini, sudah ada sepuluh perangkat daerah teknis dan tujuh instansi vertikal yang akan bergabung.
PMPTSP diberikan wewenang selaku koordinator untuk mengintegrasikannya. “Untuk betul-betul menjadi satu pintu. Jangan sampai begitu ada MPP tapi instansi tidak mau berkantor di situ. Kami juga menyiapkan sarana prasarana seperti perangkat dan lainnya,” pungkas Made Kuta. edy
