Maksimalkan Penagihan Piutang Pajak, Dewan Buleleng Dorong BPKPD Rekrut PPNS

  • Whatsapp
RDP Komisi III DPRD Buleleng dengan BPKPD yang membahas persoalan pajak, Rabu (14/10/2020). Foto: ist
RDP Komisi III DPRD Buleleng dengan BPKPD yang membahas persoalan pajak, Rabu (14/10/2020). Foto: ist

BULELENG – Penerapan aturan penagihan piutang pajak dari wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dan telah mendapat SP3, masih belum maksimal. Hal ini tidak terlepas dari belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tugasnya menerapkan aturan penyidikan terhadap objek pajak yang akan disita.

Atas kondisi itu, harus diupayakan merekrut PPNS agar bisa lebih maksimal dalam penerapan aturan penagihan piutang pajak. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Buleleng dengan Badan Penggelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, Rabu (14/10/2020).

Bacaan Lainnya

Kepala BPKPD Buleleng, Gede Sugiartha Widiada, mengatakan, sejauh ini pihaknya mengalami kesulitan melakukan penagihan pajak terutang. Pasalnya, Pemkab Buleleng belum memiliki PPNS yang tugasnya untuk menerapkan aturan penyidikan terhadap objek pajak yang akan disita.

“Kami akan mengupayakan adanya perekrutan PPNS agar bisa lebih maksimal dalam penerapan aturan penagihan piutang pajak. Selain itu, tahun depan kami akan melibatkan desa. Masing-masing desa nanti akan update wajib pajak baru yang ada di masing-masing desa,” kata Sugiartha.

Hal senada dikatakan oleh Kabid Pendataan dan Penetapan BPKPD Buleleng, Ni Nyoman Sukadani. Kendalanya adalah ketika masuk SP3 untuk wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya tidak adanya juru sita yakni petugas PPNS. “Kami harap bisa ada juru sita atau PPNS yang menegakan aturan sehingga saat dikeluarkan SP3 segera ditindaklanjuti PPNS,” ujar Sukadani.

Baca juga :  Catat..! Susi Pudjiastuti akan Berbagi Kisah dengan Mike Tyson

Anggota Komisi III, Wayan Teren, mengaku mendorong pemerintah daerah merekrut PPNS. Jika tidak ada juru sita, maka teguran SP1 sampai SP3 tidak ada artinya. Ini menjadi kelemahan daerah. “Harus secepatnya ada. Kami mendorong pemerintah merekrut PPNS agar bisa menindaklanjuti penagihan pajak yang dieksekusi,” jelas Teren.

Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Luh Marleni, menyambut baik upaya itu. Ini upaya untuk memaksimalkan penagihan wajib pajak terutang. “Kami mendorong adanya petugas PPNS sebagai juru sita. Sehingga, wajib pajak yang sudah mendapat SP3 bisa segera dieksekusi atau disita sesuai dengan utang pajak yang dimiliki,” pungkas Marleni. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.