POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Mahasiswa diajak untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi tampil sebagai pionir dalam membangun demokrasi yang kritis dan partisipatif. Keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi perlu dimulai dari lingkungan kampus, sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan, sebelum mengambil peran lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat.
“Saya hadir di kampus ini bukan untuk mengajarkan demokrasi, tetapi bagaimana demokrasi itu hadir di kampus Unhi,” ucap Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, dalam Dialog Kebangsaan dan Pendidikan Demokrasi Kampus bertema “Menyalakan Demokrasi Kampus: Menepis Apatisme, Merawat Kontestasi Gagasan” oleh BEM IKBM Universitas Hindu Indonesia (Unhi), Jumat (16/10/2026).
Menurut Suguna, organisasi kemahasiswaan merupakan kesempatan untuk membentuk karakter kepemimpinan, sekaligus membiasakan mahasiswa menghadapi perbedaan pandangan. Melalui proses pencalonan, penyampaian visi dan misi, hingga debat kandidat, mahasiswa dapat belajar menguji gagasan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Sebelum menjadi pemimpin, kita harus mampu memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Proses demokrasi di kampus, seperti pemilihan ketua BEM dan debat kandidat, menjadi latihan bagi calon-calon pemimpin masa depan bangsa,” pesannya.
Lebih jauh, Suguna mendorong agar pengalaman berdemokrasi di kampus tidak berhenti pada pemilihan organisasi mahasiswa. Dia mengajak generasi muda mengambil peran dalam pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Keterlibatan tersebut dinilai penting, mengingat pengawasan demokrasi tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada jajaran Bawaslu yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia.
“Karena itu, kami berharap mahasiswa ikut serta dalam pengawasan partisipatif pada proses Pemilu dan Pilkada mendatang,” ajaknya.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Unhi, Komang Arya Mukti Maruti, mengingatkan, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari terlaksananya prosedur pemilihan. Menurutnya, integritas kandidat, praktik politik uang, serta tanggung jawab wakil rakyat terhadap konstituen merupakan persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian. “Mahasiswa agar berani menyampaikan gagasan, dan memahami bahwa keputusan politik memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat,” serunya.
Pandangan tersebut turut diperkuat anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, yang menempatkan kampus sebagai laboratorium demokrasi bagi generasi muda. Dia menilai perguruan tinggi harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran, melatih keberanian berpendapat, dan membangun kemampuan kepemimpinan. “Dalam konteks Bali, nilai adat dan budaya tidak perlu dipertentangkan dengan demokrasi karena keduanya dapat saling melengkapi,” terangnya. hen
