Luncurkan “Gema Siwa Puja”, Bawaslu Bali Ajak MDA dalam Pengawasan Partisipatif

  • Whatsapp
SUASANA audiensi virtual antara Bawaslu Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Senin (9/8/2021). Menggandeng MDA, Bawaslu Bali meluncurkan program Gema Siwa Puja. Foto: ist
SUASANA audiensi virtual antara Bawaslu Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Senin (9/8/2021). Menggandeng MDA, Bawaslu Bali meluncurkan program Gema Siwa Puja. Foto: ist

DENPASAR – Bawaslu Bali menggandeng Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali untuk bersama-sama ikut berkontribusi dalam hajatan pemilu degan cara pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif bersama desa adat seluruh Bali ini dirancang dengan nama Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada atau disingkat Gema Siwa Puja. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Bali, Ketut Aryani, ketika memaparkan program itu di hadapan Prajuru MDA Provinsi Bali dalam audiensi secara virtual, Senin (9/8/2021).

Dia memaparkan, dalam setiap pemilu atau pilkada, keberadaan desa adat di Bali selalu menarik perhatian para kontestan. Secara praktik, kerap kali ada upaya-upaya penggiringan guna mendukung salah satu calon atau peserta. Kondisi ini cenderung melahirkan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu maupun pilkada. 

Bacaan Lainnya

“Padahal esensi sebuah demokrasi itu adalah penentuan kebebasan menyalurkan hak pilih, tanpa ada tekanan, intimidasi, atau bahkan kekerasan. Tujuanya agar pemilu maupun pemilihan (pilkada) berjalan dengan luber dan jurdil, serta hasilnya berintegritas dan bermartabat,” urai Ariyani.

Berpijak dari pemikiran tersebut, sambungnya, Bawaslu Bali mengandeng MDA Provinsi Bali untuk bersama-sama ikut berkontribusi mengawal pesta demokrasi melalui pengawasan partisipatif. Program Gema Siwa Puja ini, jelasnya, akan menjadi gerakan kolaboratif antara Bawaslu Bali dengan MDA Provinsi Bali, Majelis Madya Desa Adat kabupaten/kota, dan Majelis Alit Desa Adat kecamatan se-Bali. Dia berharap kerjasama ini, jika disepakati, akan menjadi pijakan kedua lembaga.

Baca juga :  Serinah Kunjungi Karantina Pasien OTG Asal Karangasem

“Dalam kerjasama ini, kami hanya fokus bagaimana gerakan pendidikan politik kepada krama adat dapat secara massif kami lakukan tanpa mengganggu eksistensi desa adat itu sendiri,” ungkap satu-satunya perempuan Bawaslu Bali tersebut.

MDA Provinsi Bali yang diwakili Patajuh Bendesa Agung, Made Wena, menyambut baik program Bawaslu Bali yang ditawarkan kepada institusinya. Kalau bicara kepentingan, kata penggiat kepemiluan ini, baik Bawaslu Bali maupun MDA akan saling menguntungkan dalam kerjasama ini. Sebab, kata Wena, secara terorganisir Bawaslu Bali bisa melakukan sosialisasi pengawasan dan mendorong peran aktif krama adat dalam melakukan pengawasan.

Bagi MDA, terangnya, pendidikan politik seperti ini memang harus terus dilakukan. Dengan begitukrama adat paham dan mengerti akan hak dan kewajibanya dalam menjalankan dharma negara atau kewajiban kepada negara. Hanya, anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP ini, mengingatkan Bawaslu agar berhati-hati dalam melakukan kegiatan dan masuk ke desa adat. “Masing-masing desa adat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja pola-pola pendekatan dalam setiap kegiatan tidak sama, ini yang perlu saya tegaskan,” pesannya.

Baik Aryani maupun Wena sepakat menindaklanjuti program Gema Siwa Puja ini dalam bentuk nota kesepahaman, dan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Dalam audiensi virtual itu, Aryani didampingi dua komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra dan I Ketut Rudia. Sementara Wena didampingi sejumlah prajuru. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.