DENPASAR – Wacana akan dibukanya dua daerah di Bali, Nusa Dua dan Ubud, untuk pasar pariwisata internasional dalam program Free Covid Corridor (FCC) mendapat sambutan hangat dari Komisi II DPRD Bali. Hanya, untuk efektivitas program tersebut, legislatif menilai pembukaan dilakukan bertahap dengan fokus satu daerah dahulu.
“Program Menteri Pariwisata dan pak Gubernur itu bagus sekali, kami sangat mendukung, tapi sebaiknya prioritaskan Nusa Dua dulu,” kata Ketua Komisi II, IGK Kresna Budi, Selasa (2/3/2021).
Dia mendasarkan pandangan itu dengan alasan Ubud merupakan daerah terbuka, tidak seperti Nusa Dua yang merupakan kawasan tertutup. Akomodasi wisata di Ubud, sebutnya, juga ada di wilayah desa yang menyatu dengan permukiman penduduk. Kondisi itu membuat arus masuk dan keluar mudah terjadi, dan secara praktik menyulitkan untuk menyeleksi siapa saja yang benar-benar bebas dari Covid-19. Padahal di sisi lain syarat utama dibukanya pariwisata adalah bebas dari Covid-19, baik wisatawan maupun sektor yang terkait pariwisata tersebut.
Salah satu kekhawatirannya jika Ubud missal langsung dibuka, yakni masih adanya potensi terjadi kasus positif Covid-19. Ketika itu terjadi, maka daerah itu akan memberlakukan PPKM Mikro. Ketika itu jadi berita, dapat menghadirkan citra buruk pariwisata dan tujuan besar program FCC bisa terganggu.
“Pada prinsipnya semua daerah ingin segera dibuka, kita sudah lama kelaparan ini. Tapi jangan sekaligus dibuka dua tempat, fokuskan saja dulu Nusa Dua. Sebab, di sana sarana-prasarana lebih mudah dikontrol untuk bebas Covid,” ucap politisi Partai Golkar itu.
Ibarat membangun rumah, sambungnya, kebijakan menggembirakan bagi Bali itu seyogianya dimulai dari membangun pondasi, alih-alih langsung memasang atap. Menggeliatkan ekonomi tidak mesti dengan membuka sejumlah tempat, cukup satu tempat dahulu untuk dioptimalkan. Setelah berjalan baik, barulah tempat lain yang memenuhi syarat dibuka.
Dia tidak menampik banyak daerah yang siap menerapkan konsep CHSE untuk menyambut wisatawan, tapi bukan berarti semua langsung dibuka. Hanya, tegasnya, bukan berarti semua daerah bisa langsung dibuka. Apalagi ada syarat tertentu dalam FCC yang harus dipenuhi, yakni pekerja pariwisatanya sudah divaksin Covid-19.
“Jika hanya kesiapan CHSE dipakai justifikasi membuka pariwisata, sekalian saja buka semua. Ini bukan soal menolak, ini hanya soal buka bertahap karena Nusa Dua beda kondisi wilayahnya dengan Ubud. Prinsipnya, perlu evaluasi dulu FCC itu sebelum diterapkan di banyak daerah,” serunya.
Sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyebut strategi membuka pasar pariwisata dengan mengendalikan penanganan Covid-19, yakni menurunkan kasus baru, meningkatkan angka kesembuhan, dan mengendalikan angka kematian. Terkait FCC, dia berujar bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata memetakan kawasan yang akan digunakan sebagai zona hijau. Nusa Dua dan Ubud dipandang sebagai kawasan yang paling siap untuk masa awal.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno berkata ada dua negara yang penduduknya diberi lampu hijau ke Bali dengan program FCC. Dua negara dimaksud yakni China dan Singapura. hen
