Laporan Diserahkan Tanpa Dibacakan, Lima Komisi DPRD NTB Kritisi LKPJ Gubernur 2020

  • Whatsapp
KETUA DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah; didampingi Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaedah, MH.; dan Wakil Ketua H. Abdul Hadi, saat memimpin jalannya sidang paripurna DPRD NTB, Senin (3/5/2021). Foto: ist
KETUA DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah; didampingi Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaedah, MH.; dan Wakil Ketua H. Abdul Hadi, saat memimpin jalannya sidang paripurna DPRD NTB, Senin (3/5/2021). Foto: ist

MATARAM – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) NTB tahun 2020. Kali ini sebanyak lima komisi di DPRD NTB memberi masukan dan kritik terhadap LKPJ Gubernur saat sidang paripurna DPRD NTB, Senin (3/5/2021). Pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah, tersebut lima fraksi tidak membacakan laporan mereka. Kondisi puasa Ramadhan dijadikan alasan.

“Jika dibaca kan lumayan makan waktu. Bayangkan saja, satu komisi itu memakan waktu satu sampai dua jam. Maka enggak mungkin jika dilakukan dalam kondisi puasa saat ini,” ujar Isvie menjelaskan. 

Bacaan Lainnya

Isvie membantah penyerahan laporan lima komisi DPRD tanpa dibacakan di sidang paripurna karena bermaksud sekadar main-main. Hal itu, tegasnya, lebih karena kesepakatan menghargai kondisi puasa. “Tapi intinya semua komisi di DPRD NTB menyoroti kinerja anggaran OPD Pemprov dalam penanganan Covid-19. Jadi, penyerahan laporan itu enggak meninggalkan substansi daya kritis anggota DPRD terhadap kinerja eksekutif,” lugas politisi Partai Golkar itu. 

Sementara itu, hasil analisis dan kajian masing-masing komisi terhadap LKPJ Gubernur 2020 umumnya menerima LKPJ tersebut untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Komisi I DPRD NTB yang membidangi Hukum dan Pemerintahan misalnya, mengapresiasi sebanyak 28 rekomendasi terkait urusan pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan baik. Namun, terhadap catatan dan rekomendasi dalam LKPJ Gubernur tahun 2020 ini, Komisi I minta agar dapat segera ditindaklanjuti Gubernur pada proses perencanaan berikutnya. 

Baca juga :  Desa Dauh Puri Kaja Gelar Pendataan Penduduk Non Permanen

“Khususnya dimulai pada saat pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya pengawasan melalui komisi terkait, termasuk Komisi I DPRD Provinsi NTB,” kata juru bicara Komisi I, Maud Adam, saat menyerahkan laporan LKPJ Komisi I saat sidang paripurna.

Selanjutnya, Komisi II, berpandangan LKPJ Gubernur tahun 2020 bisa diupayakan sebagai langkah pengetatan anggaran akibat recofusing pandemi Covid-19. Namun, hal itu bukan menjadi alasan untuk pembangunan tidak berjalan sesuai harapan. “Kita berharap di tahun ini Pemprov agar fokus menjaga pandemi tidak meningkat. Ini agar stabilisasi ekonomi dapat berjalan,” seru juru bicara Komisi II, Abdul Rauf, saat menyerahkan laporan komisinya. 

Sekretaris Komisi II DPRD itu menyatakan, penjagaan stabilisasi ekonomi daerah dihajatkan agar pekerjaan besar guna merealisasikan janji politik Gubernur berupa industrialisasi akan mudah diwujudkan. Hanya, program itu akan bisa berjalan ketika bahan baku industri dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan produksinya dapat dipastikan tumbuh secara kuantitas dan kualitas. “Jika ingin semua dapat terwujud, maka kebijakan pemerintah yang menyisir berbagai persoalan yang menghambat sekaligus mendorong terwujudnya investasi di sektor bahan baku,” lugasnya.

Ketua Komisi III, Sambirang Ahmadi, minta agar Bank NTB sebagai bank syariah umum milik Pemprov melakukan ekspansi bisnis, terutama terkait rentabilitas perbankan. Meski begitu, langkah tersebut tetap mengedepankan asas kehati-hatian. Dana pihak ketiga perlu dikelola dengan baik untuk memberi imbal hasil yang menguntungkan. Kasus fraud (kejahatan perbankan) dan penyalahgunaan wewenang dalam perbankan, sambungnya, perlu terus dicegah agar tidak mengganggu transaksi bisnis serta kepercayaan publik tergerus terhadap Bank NTB.

Baca juga :  Gaya Hidup Sehat Kunci Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

“Catatan kami, untuk PT GNE agar tidak menggantikan usaha UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Yang utama, bagaimana produk primer yang dibutuhkan konsumen itu yang harus difokuskan,” seru Sambirang.  Gubernur Zulkieflimansyah dalam sidang paripurna tersebut diwakili Sekda HL. Gita Ariadi. “Yang jelas, semua masukan dari lima komisi DPRD NTB akan dicatat oleh masing-masing OPD mitra untuk ditindaklanjuti, dan kita perbaiki kinerjanya ke depan,” jawab Sekda Gita. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.