Lanang Perbawa: Sebaiknya Bubarkan Saja DKPP

  • Whatsapp
DEKAN Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. Foto: ist
DEKAN Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. Foto: ist

DENPASAR – Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memutus Arief Budiman melanggar kode etik dengan sanksi diberhentikan dari jabatan Ketua KPU RI, dinilai sebagai bentuk keanehan dalam posisi lembaga penyelenggara pemilu. Sebab, yang disidangkan adalah masalah kode etik, yang sangat rentan dengan penafsiran tanpa ukuran jelas.

“Bagi saya, bubarkan saja DKPP itu. Ukurannya etik itu apa sih sebenarnya?” gugat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Minggu (17/1/2021).

Bacaan Lainnya

Bukan tanpa dasar Lanang bersuara keras seperti itu. Dia meneliti eksistensi KPU dalam pemilu untuk disertasinya. Kata dia, di seluruh dunia hanya di Indonesia ada sidang etik penyelenggara pemilu, dan itu hal yang tidak masuk akal. Berpijak pada masalah etik, sebutnya, selama ini banyak komisioner KPU dan Bawaslu menjadi korban. Sebab, ukuran etik masing-masing tempat itu berbeda.

“Jangan-jangan kalau ada foto bermesraan dengan istri, lantas itu jadi persoalan. Kan tidak jelas ukuran etiknya kayak apa?” seru mantan Ketua KPU Bali tersebut.

Lebih baik, sambungnya, jika ada pelanggaran dilakukan penyelenggara, maka hukumannya melalui penegakan hukum formal. Dia membandingkan lembaga kode etik KPU dan Bawaslu dengan DPR RI. Kata dia, wajar DPR RI dan eksekutif ada Lembaga etik, karena mendapat fasilitas dan memiliki kewenangan yang besar, serta dapat membuat kebijakan publik. Sementara KPU selaku penyelenggara pemilu, kewenangannya sempit lantaran bersinggungan dengan eksekutif dan legislatif.

Baca juga :  Jaya Wibawa-Amerta Instruksi Bersihkan APK, Bawaslu Apresiasi Komitmen Paslon

“DPR saja dewan kehormatannya di internal, KPK yang kewenangan luar biasa juga internal. KPU itu pekerjaan teknis, tidak ada kebijakan nangkap dan lain-lain. Jadi, ya, selesaikan saja di internal,” ulasnya.

Pembenahan lembaga etik seperti DKPP, urainya, perlu dilakukan supaya tidak dipakai atau disalahgunakan bagi orang-orang yang ingin menutup karir seseorang di KPU atau Bawaslu. Sebab, putusan DKPP dapat menjadi alat pembunuhan karakter terhadap orang yang tidak disukai. Selain itu, makin banyak institusi mengontrol KPU, maka kemandirian PU hilang secara lembaga.

Nggak bisa ngapa-ngapain (KPU) dengan kewenangan terbatas. Malah sebaliknya, lembaga dengan kewenangan besar tidak ada yang kontrol. (Kalau begini) suara bijak dari KPU belum tentu baik bagi DKPP,” cetusnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.