Label Branding Bali Diyakini Perkuat Ekspor, Eksekutif-Legislatif Matangkan Norma Ranperda

  • Whatsapp
KOMISI III foto bersama pimpinan OPD Pemprov Bali usai rapat sinkronisasi membahas Ranperda Labelisasi Produk dengan Branding Bali, Selasa (7/12/2021). Foto: ist
KOMISI III foto bersama pimpinan OPD Pemprov Bali usai rapat sinkronisasi membahas Ranperda Labelisasi Produk dengan Branding Bali, Selasa (7/12/2021). Foto: ist

DENPASAR – Nama Bali yang mendunia diyakini memberi nilai tambah terhadap aneka produk yang memakai label Bali. Jika label branding Bali disematkan di produk untuk pasar luar negeri, tingkat ekspor dari Bali berpeluang naik signifikan. Namun, kontribusi ekonomi dari Ranperda dimaksud masih perlu pematangan norma.

Membahas Ranperda Labelisasi Produk dengan Branding Bali itu, Komisi III DPRD Bali mengundang Kepala Disperindag Provinsi Bali, Kepala Bapenda Provinsi Bali, dan Kepala Biro Hukum Provinsi Bali untuk rapat sinkronisasi dan finalisasi, Selasa (7/12/2021). Rapat dipimpin Kadek Setiawan itu untuk mematangkan Ranperda yang sebelumnya belum memiliki arah yang tepat.

Bacaan Lainnya

Menurut AA Ngurah Adhi Ardhana, Ranperda itu seyogianya dapat memberi ruang bagi Pemprov untuk mendapat kontribusi ekonomi tanpa memberatkan pelaku usaha. Pertimbangannya, dengan memakai branding label Bali, sesungguhnya itu merupakan bentuk kampanye yang memberi nilai lebih untuk pengusaha. Nilai lebih itu yang dikapitalisasi menjadi laba.

“Label itu semacam ruang yang bisa dipilih atau tidak oleh pengusaha, jadi tidak bersifat memaksa. Tapi kalau mau ikut, potensi keuntungannya besar untuk mereka. Ini yang harus dipikirkan norma hukumnya agar ada pendapatan untuk daerah,” urai legislator PDIP tersebut.

Baca juga :  Kasus Melandai, Bangli Siap Laksanakan PTM 100 Persen, Kantin Tetap Tutup

Kepala Bapenda, I Made Santa, menyatakan sepakat perlu dirumuskan lebih detail untuk pijakan hukum agar daerah bisa mendapat pendapatan dari Ranperda itu setelah jadi. Antara lain harus diperjelas apakah Ranperda ini termasuk jasa atau tidak, karena sektor yang bisa ditarik kontribusi hanya jasa dan pajak. “Secara norma, kontribusi itu sifatnya tidak memaksa. Nanti kita matangkan lagi,” ucapnya.

Ardhana kembali menambahkan, pemerintah tidak boleh memaksa orang berkontribusi, sama seperti kontribusi pariwisata. Namun, secara praktik, orang tetap membayar senilai tertentu. “Prinsipnya, kita tidak boleh memaksa mereka ikut (label ini), tidak ikut ya tidak apa-apa. Tapi karena label branding Bali ada nilai lebih, semacam garansi kualitas seperti label produk Australia dan Singapura, (jika ikut memakai) silakan berkontribusi,” tegasnya.

“Nanti kita atur dengan bahasa marketing kontribusinya,” imbuh Santa memungkasi.

Kadek Setiawan yang ditemui usai rapat mengatakan, saat diskusi dengan OPD itu sudah dapat terlihat bagaimana jalan merealisasikan apa maksud Gubernur Wayan Koster dalam menjaga nama Bali. Pun menggali potensi pendapatan daerah memakai branding Bali. Program kampanye produk label Bali itu diharap dapat diikuti semua produsen, yang dinilai dapat menjadikan produk terjamin dalam produksi dan kualitasnya.

“Perdagangan dan barang ekspor dari Bali dengan label Bali itu kami harap menjadi jaminan kualitas serta diikuti pengusaha yang ada di Bali. Yang jelas saat rapat tadi kami sudah dapat gambaran lebih terang lagi bagaimana menyelesaikan Ranperda ini tepat waktu,” seru politisi PDIP asal Buleleng tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.