Kaum Difabel Punya Hak Awasi Pemilu, Jangan Hanya Jadi Objek Politisi

  • Whatsapp
ANGGOTA Bawaslu Bali, Wayan Widyardana Putra (tiga dari kiri) saat memberi materi terkait pengawasan partisipatif kepada kaum difabel di Bangli, Rabu (8/12/2021). Foto: ist
ANGGOTA Bawaslu Bali, Wayan Widyardana Putra (tiga dari kiri) saat memberi materi terkait pengawasan partisipatif kepada kaum difabel di Bangli, Rabu (8/12/2021). Foto: ist

BANGLI – Bawaslu Bangli mengajak penyandang difabel untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Meskipun memiliki keterbatasan secara fisik, para penyandang difabel memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ajakan itu disampaikan Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Bangli, I Nengah Muliarta; saat sosialisasi pengawasan partisipatif, Rabu (8/12/2021).

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengajak penyandang disabilitas (difabel) untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih,” sebutnya.

Bacaan Lainnya

Menurut Muliarta, sosialisasi tersebut diharap dapat memberi pemahaman kepada kaum difabel apa hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu dan Pilkada. Salah satu hak konstitusional yang didapat yakni terdaftar dalam DPT. Mereka bisa melakukan pengawasan partisipatif, agar para pihak yang terlibat dalam Pemilu dan Pilkada 2024 tetap menaati regulasi. Bawaslu juga mendorong agar minimal kaum difabel bisa memeriksa apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

“Kami harap mereka juga aktif melaporkan jika melihat suatu dugaan pelanggaran,” sambungnya.

Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra, sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut menambahkan, partisipasi dapat dilihat dari adanya keingintahuan dan pengetahuan terhadap sesuatu. Maka dari itu, ulasnya, partisipasi dilakukan secara langsung untuk bisa menyampaikan sesuatu dari hati ke hati. Hal-hal dalam proses berdemokrasi yang harus dipahami adalah proses kesetaraan. “Saya ingin dekat dengan teman-teman, agar dapat membangkitkan spirit cinta dalam berdemokrasi,” papar Widy, sapaan akrabnya.

Baca juga :  DPRD Badung Bersiap Tambah 5 Kursi, Bagian Tiap Kecamatan Bergantung BPP

Pemilu, paparnya, merupakan sebuah ajang perebutan kekuasaan, dan tentu saja niscaya ada konflik kepentingan di dalamnya. Sebagai lembaga pengawas, urainya, Bawaslu mencoba mengelola konflik tersebut agar sesuai jalur ketentuan, pun tidak sampai ada kekerasan, sehingga bisa berjalan sesuai proses dengan elegan.

Berkaca dari sejarah masa lalu, tuturnya, perebutan kekuasaan selalu dipenuhi dengan konflik kekerasan. Maka sekarang ini pola anti-kekerasan hadir dalam perebutan kekuasaan, sehingga demokrasi  menjadi pilihan terbaik. “Sebagai bangsa yang berkembang, tentu saja kita tidak ingin terjadi perebutan kekuasaan dengan konflik, bahkan kekerasan. Nah, oleh sebab itu, proses peralihan kekuasaan tersebut ditempuh melalui pemilu,” tegas komisioner asal Karangasem itu.

Dalam demokrasi, imbuhnya, tentu saja pertarungan yang terjadi bukan lagi pertarungan secara fisik, tetapi merupakan pertarungan secara gagasan atau ide yang dikelola secara baik, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal. Sampai hari ini proses polarisasi masih terjadi, dan dalam proses demokrasi pun kita belum mencapai harapan bersama. Bercermin dari Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, masih saja terjadi irisan antargolongan yang membelah masyarakat menjadi beberapa golongan.

Dalam pandangannya, masyarakat sekarang kerap dijadikan sebuah objek, hanya dibutuhkan ketika mereka yang ingin mendapat kekuasaan berkompetisi. “Karena itu Bawaslu hadir dalam rangka memberi semangat kesadaran masyarakat untuk mencintai demokrasi yang baik, dan mengawasi Pemilu agar berjalan sesuai rel yang ada,” pesannya. hen/gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.