DENPASAR – Bagai “sedia payung sebelum hujan”, KPU Bali sedini mungkin memetakan potensi masalah saat distribusi logistik Pemilu 2024 mendatang. Salah satu yang jadi atensi adalah tempo pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024, yang masih dalam musim hujan. Ketersediaan armada truk logistik untuk bergerak pada waktu bersamaan mendistribusikan logistik juga masuk dalam daftar masalah.
“Kami harus memetakan bagaimana jalur distribusi logistik pemilu seperti kotak dan surat suara masuk ke (kantor KPU) kabupaten/ kota dari pihak penyedia. Setelah itu dibawa ke TPS di wilayah masing-masing,” ucap Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai rapat perencanaan pemetaan distribusi logistik Pemilu 2024 di KPU Bali, Rabu (10/8/2022).
Lebih jauh disampaikan, selain jalur distribusi, waktu yang dibutuhkan di perjalanan juga mesti dihitung. Logistik mana yang dikirim duluan, mana yang belakangan, masuk pula dalam perhatiannya. “Kami cek berapa kebutuhan transportasinya, apa pakai truk biasa, atau truk kontainer tertutup, dan sebagainya. Persoalannya, karena perlu puluhan truk, apa di Bali tersedia armadanya pada saat itu? Ini perlu dipikirkan juga,” urainya didampingi Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya.
Lidartawan memaparkan, kebutuhan armada untuk satu KPU kabupaten/kota bisa mencapai 20 unit. Jika dikalikan sembilan KPU kabupaten/kota, berarti lembaganya butuh 180 armada. Karena cukup banyak, dia mengaku agak khawatir juga ketersediaan armada di Bali.
“Saya tanya-tanya, pengusaha truk di Bali katanya punya maksimal 20 truk. Pos Indonesia tidak punya armada sendiri, dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” ulasnya. “Saya berharap pengusaha transportasi dan ekspedisi untuk membantu memberi data lengkap soal ketersediaan armada,” sambung Lidartawan.
Disinggung waktu distribusi logistik pada saat musim hujan, Lidartawan berkata hal itu juga masuk dalam pemetaan. Agar tidak terjadi masalah dengan logistik, dia ingin mencari armada yang tertutup rapat. Kalaupun harus memakai truk, mesti dipastikan atapnya tertutup rapat juga. Bahkan kemungkinan terpaksa menggunakan sepeda motor untuk distribusi juga dipertimbangkan, misalnya untuk ke lokasi TPS yang terpencil atau tidak bisa dijangkau mobil. Untuk pembiayaan akan diajukan ke rapat lain yang khusus membahas anggaran.
Kenapa mesti memetakan potensi masalah sangat jauh hari? “Kami petakan lebih awal supaya ketika ada persoalan, rekan-rekan di kabupaten/kota fleksibel untuk antisipasi dengan rencana cadangan. Ini juga mumpung ada waktu, karena tahun 2023 akan banyak kegiatan juga. Misalnya pemilihan komisioner baru, itu kan perlu waktu juga,” tandasnya.
Masih terkait logistik Pemilu 2024, Arsajaya menambahkan, KPU Denpasar juga sedang berburu gudang untuk penyimpanan logistik. Sejumlah lokasi yang dinilai representatif sedang dijajaki untuk dapat disewa. Namun, sejauh ini belum mendapat yang sesuai. “Pak Sekretaris (KPU Denpasar) sudah keliling nyari, semoga segera dapat untuk kami sewa,” cetusnya menandaskan. hen
