POSMERDEKA.COM, MATARAM – KPU NTB berencana mengangkat puluhan ribu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Hal ini dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, mengaku sudah minta jajaran KPU di 10 kabupaten/kota di wilayah setempat untuk mengidentifikasi secara detail kebutuhan PPDP. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap anggaran, sedangkan pengalokasian anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien.
“Ini harus dipetakan dengan detail, kira-kira mana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi 2 orang PPDP dan mana yang 1 orang PPDP. Ini harus dihitung secara rasional. Jangan semua TPS yang di atas 400 pemilihnya, otomatis dua orang PPDP, tidak seperti itu. Perlu dipetakan secara detail,” ujar Khuwailid, Jumat (7/6/2024).
Menurut dia, dalam menyusun perencanaan, KPU kabupaten/kota harus mampu menghitung waktu PPDP mendatangi pemilih. Dalam 30 hari harus dilaksanakan coklit. Dan, jika disimulasikan, PPDP minimal harus mendatangi 29 rumah pemilih per hari.
Ketua Divisi Parhumas dan SDM KPU NTB, Agus Hilman, menambahkan, KPU kabupaten/kota dalam memilih PPDP dinilainya bisa berjalan dengan lancar. Sebab, berkaca pada pembentukan PPS, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gejolak yang besar.
“Nantinya dalam memilih PPDP juga harus seperti pada proses rekrutmen PPS, harus bertumpu pada output yakni PPDP adalah proyeksi menjadi KPPS. Mengapa? Karena setidak-tidaknya separuh masalah mutarlih terselesaikan, karena dia pernah menjadi PPDP,” jelas Hilman.
Hilman juga menyinggung terkait proses coklit yang berbasis teknologi informasi yakni E-Coklit. Dia minta dipastikan agar PPDP yang direkrut harus melek dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, proses pemetaan TPS ini harus juga dimaksimalkan. “Tolong fokuskan pemetaan dengan akurat, karena sangat mempengaruhi anggaran,” pesannya. rul
