DENPASAR – Kesepakatan tim kerja bersama Komisi II DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu untuk menggelar Pemilu Legislatif dan Presiden pada 28 Februari 2024, harus direvisi. Sebab, pada tanggal itu umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Galungan. Menyikapi kondisi tersebut, KPU Bali mengusulkan perubahan tanggal jadwal Pemilu ke KPU RI.
“Kami akan perjuangkan supaya tanggalnya direvisi, bisa dimajukan atau mundur, tapi sebaiknya dimajukan,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Senin (7/6/2021).
Terkait kesepakatan tanggal itu, menurut Lidartawan, itu belum keputusan resmi, hanya sebatas kesepakatan dalam rapat konsinyering. Dia pribadi juga baru sadar tanggal 28 Februari itu Hari Raya Galungan setelah ada yang menanyakan. Sebelumnya dirancang tanggal 21 Februari, tapi hasil diskusi tim kerja menyepakati tanggal 28 Februari. Kebetulan saat menyepakati tanggal 28 Februari itu, komisioner KPU RI asal Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, sedang di luar ruangan.
“Kami sudah kirim kalender Bali ke KPU RI untuk diperjuangkan agar tidak tanggal 28. Kami yakin pemerintah dan DPR berpikir untuk tidak mengganggu acara agama. Kalau tanggal 21 Februari masih memungkinkan, tidak masalah,” urainya.
Meski mendaku tidak masalah Pemilu tanggal 21 Februari, Lidartawan tidak memungkiri kemungkinan proses rekapitulasi suara yang lama dapat takut berbenturan dengan Galungan. Karena itu, dia mengusulkan agar dilangsungkan seminggu atau dua minggu sebelumnya. Untuk menjalankan tahapan tidak masalah, yang sulit dan bermasalah itu adalah pencoblosan saat Galungan. TPS akan kosong melompong pada hari itu, karena penyelenggara dan pemilih akan lebih memilih untuk sembahyang di pura tinimbang menyukseskan kontestasi politik.
“KPPS itu kan warga setempat, jadi hampir pasti mereka beragama Hindu dan sembahyang di pura dadia saat Galungan. Lalu siapa yang mengurus di TPS? Pemilih tidak usah ditanya, pasti tidak akan datang. Ini berkorelasi dengan anjloknya tingkat partisipasi masyarakat (parmas),” urainya.
Bila disetujui, Lidartawan menilai tanggal 14 Februari bisa dipilih untuk jadwal Pemilu dengan alasan lebih mudah menjual ke benak publik, karena dimaknai sebagai Hari Kasih Sayang atau Valentine. Dengan tagline atau slogan Hari Kasih Sayang misalnya, masyarakat dapat diajak memaknai dengan datang menggunakan hak pilih ke TPS tanpa ribut-ribut.
Mengenai persiapan Pilkada 2024, dia mendaku sudah berkoordinasi semua stakeholder, terutama menyiapkan tahapan yang mulai pada November 2023. Pemda diingatkan untuk menyiapkan anggaran Pilkada itu, karena tidak akan dikucurkan lewat APBN, harus lewat APBD. Persoalan ini dipandang signifikan diperhatikan, karena anggaran wajib tersedia di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Anggaran 2023 juga berarti persiapan dimulai sejak 2022 dengan membuat Silpa agar terasa lebih ringan.
“Minggu ini akan kami bahas di Provinsi untuk melihat proyeksi anggarannya seberapa, dan itu bergantung berapa banyak TPS dan jumlah pemilih. Nanti akhir Juni ada data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, setelah itu baru bisa kita proyeksi jumlah pemilih berapa dan berapa anggarannya,” tegasnya.
Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, menambahkan, anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali, AA Bagus Adhi Mahendra Putra, sudah dikabari tentang usulan revisi tanggal Pemilu tersebut. Dia optimis usulan dari Bali akan diperhatikan pemerintah. “Pasti diperhatikanlah, masa tidak sih? Memang mau masyarakat Bali bikin TPS kosong karena semuanya, penyelenggara dan pemilih, sembahyang?” ujarnya terkekeh. hen
