Koster Jelaskan Alasan Penghentian Tes Cepat Gratis, Per Hari Pemprov Bali Habiskan Rp2 Miliar Lebih

  • Whatsapp
GUBERNUR Bali, Wayan Koster. Foto: ist
GUBERNUR Bali, Wayan Koster. Foto: ist

DENPASAR – Pemprov Bali menghentikan tes cepat gratis untuk awak angkutan logistik di Pelabuhan Gilimanuk. Kebijakan itu pun menuai respons penolakan dari para awak angkutan logistik yang akan menyeberang ke Bali dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kamis (18/6) ratusan awak angkutan logistik menggelar protes di Terminal Sritanjung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Mereka menolak kebijakan tes cepat mandiri yang dirasa mahal.

Menanggapi hal itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa Pemprov Bali telah memberikan fasilitas gratis tes cepat dalam kaitannya dengan hari raya Lebaran. “Pelayanan tes cepat gratis itu terkait dengan mudik, untuk kendaraan pengangkut logistik, kalau penumpang umum harus tes cepat mandiri. Karena terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, kita layani waktu itu,” jelas Koster usai rapat Gugus Tugas Bali di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (19/6).

Selama tes cepat gratis, setiap hari tercatat minimal ada 1.500 awak angkutan logistik yang mendapatkan pelayanan tes cepat. Sedangkan dalam sekali tes cepat membutuhkan biaya Rp135 ribu. Sehingga, lanjut dia, tiap hari Pemprov Bali menghabiskan dana Rp2 miliar lebih untuk tes cepat bagi orang yang akan masuk ke Bali.

Baca juga :  Dikepung Corona, Satgas TMMD Ke-107 Tuntaskan Sasaran

“Tiap hari pemprov habiskan Rp2 miliar, kalau satu bulan Rp60 miliar habis duit kita. Selama ini sudah banyak (habis-red) ratusan miliar. Sudah sekian bulan berlaku kan nggak mungkin kalau dia dagang ke sini dibayarin. Kalau dia nggak mengirim beras ke Bali nggak apa-apa. Beras banyak lagi surplus beras kita, sekarang lagi panen,” ungkap Koster.

Koster menegaskan, awak angkutan logistik notabene kepanjangan tangan dari pengusaha. Seharusnya, perusahaan yang menanggung biaya tes cepat untuk awak angkutannya yang melakukan distribusi ke Bali. “Memang orang ini nggak mau di tes cepat. Diantara yang datang ini ada yang tidak membawa tes cepat mandiri. Karena itu nggak bawa tes cepat mandiri, dia ikut tes cepat di situ. Ada yang selenggarakan oleh Kimia Farma dan Angkatan Laut, tapi bayar dia nggak mau. Ada yang mau bayar. Yang mau bayar nggak ada masalah. Ada yang nakal nggak mau bayar, yang nakal tidak kita layani,” terang Koster.

Koster juga mengatakan, kebijakan penghentian tes cepat itu, sudah didahului dengan sosialisasi melalui berbagai media cetak, online, pemasangan baliho dan mengirim surat kepada asosiasi angkutan logistik atau manajemen perusahaan angkutan darat. Termasuk, koordinasi langsung bersama para pemangku kepentingan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. “Jadi kalau ada yang tidak bawa tes cepat ya tidak boleh masuk Bali,” ujarnya.

Baca juga :  Bawaslu RI Pastikan Staf Bawaslu Gianyar Terhindar Covid-19

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menambahkan, pemberlakuan persyaratan menunjukan surat keterangan uji tes cepat dengan hasil non reaktif bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri merupakan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 6 Juni 2020, dan Surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor : Um.002/39/18/OJPL/2020 tanggal 22 Mei 2020.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 juga menerapkan kebijakan yang sama dengan kebijakan nasional, yakni memberlakukan persyaratan bebas Covid-19 bagi semua pelaku perjalanan yang menuju Bali. “Bagi pelaku perjalanan ke Bali yang menggunakan moda transportasi udara harus menunjukan surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif. Bagi pelaku perjalanan yang menuju Bali menggunakan transportasi darat/laut harus menunjukkan surat keterangan uji tes cepat dengan hasil nonreaktif,” tandasnya.

Baca juga :  Produksi Ratusan Ribu Masker, Golkar Bali Gandeng Penjahit Terdampak Corona

Mempertimbangkan hal tersebut, lanjut Dewa Indra, perlakuan istimewa berupa pelayanan tes cepat gratis bagi awak kendaraan angkutan logistik oleh GTPP Covid-19 tidak bisa dilakukan terus-menerus. Apalagi saat ini kasus transmisi lokal Covid-19 di Bali sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga membutuhkan perhatian dan sumberdaya yang cukup besar untuk mengatasinya. “Mengenai harga tes cepat yang dianggap mahal tentu bukan merupakan kewenangan GTPP Covid-19 Provinsi Bali karena pelayanan tes cepat dilakukan oleh pihak swasta,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dewa Indra juga menyampaikan tentang Surat Edaran (SE) No.440/8890/Yankes.Diskes/2020. SE tersebut, dalam rangka memberikan pelayanan pemeriksaan Tes cepat dan Swab PCR Covid-19. Di mana untuk pelaksanaan pemeriksaan Tes cepat dan Swab PCR kasus Covid-19 dan penugasan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan tanpa dipungut biaya.

Untuk pemeriksaan tes cepat dan tes usap PCR, pelaku perjalanan dan keperluan sendiri (mandiri) dapat dipungut biaya sesuai ketentuan tarif di masing-masing fasilitas kesehatan. Ketentuan tarif tes cepat yang diberlakukan di masing-masing fasilitas kesehatan agar menyesuaikan dengan unit cost dengan mengupayakan biaya tidak melebihi Rp400.000. Untuk biaya pemeriksaan tes usap PCR agar disesuaikan dengan unit cost dan diupayakan tidak melebihi Rp1.800.000. Dan semua fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Tes cepat maupun tes usap PCR agar memenuhi standar dan menyampaikan laporan rutin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi. alt

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.