Konflik Partai Berkarya, Kubu Muchdi PR Minta Kader Patuhi Putusan Kemenkumham

  • Whatsapp
KETUA DPD Partai Berkarya NTB, Agus Lamaran; dan Ketua DPD Partai Berkarya Lobar, Suherman. Foto: ist
KETUA DPD Partai Berkarya NTB, Agus Lamaran; dan Ketua DPD Partai Berkarya Lobar, Suherman. Foto: ist

LOBAR – Kisruh di tubuh Partai Berkarya sepertinya masih jauh dari titik akhir. Saling klaim terus berlanjut, malah jauh sampai ke tingkat daerah, termasuk di NTB dan Kabupaten Lobar. Menanggapi polemik itu, Ketua DPD Berkarya NTB, Agus Kamarwan, minta seluruh kader Berkarya di NTB, termasuk Lobar, patuh dan mengikuti putusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menetapkan kepengurusan Berkarya versi Muchdi Purwoprandjono yang sah.

Sejauh ini dualisme di tubuh Berkarya masih berproses di ranah hukum, antara kubu Tommy Suharto dengan Muchdi Purwoprandjono. Kamarwan ingin agar kader lebih fokus menghadapi Pemilu 2024 mendatang. “Negara sudah memutuskan melalui Kemenkumham bahwa Partai Berkarya yang diakui mulai dari tingkat pusat sampai daerah itu Ketua Umumnya Mayjen Purnawirawan Muchdi Purwoprandjono, Sekjennya Badarudin Andi Picunang. Itu sudah ketetapan yang diambil negara,” lugasnya, Senin (21/6/2021).

Bacaan Lainnya

Berbekal legalitas kepengurusan yang diakui Kemenkumham itu, dia meminta seluruh stakeholderterkait, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun badan atau lembaga yang menjadi kesatuan daerah, harus memberi hak politik Partai Berkarya. “Terutama di Bakesbangpol, atau KPU atau di DPR, hari ini kepengurusannya Muchdi Purwoprandjono dan Badarudin Andi Picunang,” tegasnya.

Baca juga :  Survei Voxpopuli: Elektabilitas Demokrat-PKS Naik

Terkait adanya proses hukum banding yang masih jalan di pengadilan, Kamarwan menilai itu hal lain lagi. Seandainya surat Menkumham berubah atas hasil putusan pengadilan yang memenangkan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto, tentu secara hukum pelayanan terhadap pihaknya akan dihentikan. Namun, hingga kini proses itu belum selesai, bahkan dinilai akan memakan waktu cukup lama. Pun belum tentu akan dieksekusi oleh negara walaupun sudahinkrah di mata hukum.

Dia mengambil contoh kasus konflik di PPP antara Suryadharma Ali dengan Djan Faridz. “Kita tahu sendiri sifatnya PTU itu sifatnya hanya administratif,” jelasnya.

Sekali lagi dia meminta lembaga di luar Partai Berkarya tak ikut campur dalam konflik internal yang ada. Sebab, belum ada perintah putusan sela yang memerintahkan lembaga negara untuk melakukan hal itu. Dia beralasan tidak ada yang tahu siapa yang kalah dan dimenangkan, belum ada putusan akhir, dan masih dalam proses. Belum lagi di tingkat kasasi, belum lagi di PK.

Terkait hak parpol, dia mendaku sudah bersurat ke Bakesbangpoldagri hingga ke Presiden agar dipermudah mengurus hak-haknya sesuai keputusan Kemenkumham. Bagi kubu Tommy Suharto, selain diminta agar bersabar dulu, juga diajak untuk bersama membangun Partai Berkarya. “Karena kami tengah konsentrasi menyiapkan alat kelengkapan, kesiapan dan kebutuhan untuk persiapan verifikasi Pemilu 2024. Makanya kami berharap semua kader yang berada di (kubu) sebelah untuk bersabar dulu, supaya jangan terjadi konflik kepentingan,” ajaknya.

Baca juga :  Pandemi, Parta Minta Siswa Aktif Buat Konten Edukatif

Di kesempatan terpisah, Ketua DPD Berkarya Lobar, Suherman, mengimbau seluruh kadernya tetap tenang dan mengikuti proses yang berjalan. Dia menegaskan kadernya tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang dapat merusak kerukunan partai, apalagi saati ini tengah fokus untuk persiapan verifikasi partai menjelang Pemilu 2024. “Kami minta semua kader untuk tetap tenang,” singkatnya. ade

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.