Rencana Program Kerja BUMDes

  • Whatsapp
NI Kadek Sinarwati, Dosen FE Universitas Pendidikan Ganesha

Oleh Ni Kadek Sinarwati
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

BEBERAPA Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah melakukan pendaftaran nama secara online di web site Kementerian Desa saat ini menyiapkan persyaratan administrasi untuk mendapatkan sertifikat badan hukum. Salah satu dokumen yang harus diunggah sebagai persyaratan administrasi memperoleh sertifikat badan hukum adalah Rencana Program Kerja BUMDes. Dokumen ini minimal memuat enam bab yaitu 1) Profil BUMDes, 2) Evaluasi Kinerja Tahun sebelumnya, 3) Rencana Kerja, 4) Indikator Kinerja Kunci Pelaksana Operasional, 5) Rencana Kerja sama, dan 6) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan.

Bacaan Lainnya

Profil BUMDes, disyaratkan memuat data tentang Visi dan Misi BUMDes; Struktur Organisasi dan Daftar SDM di BUMDes yang terdiri dari Penasehat yang dijabat langsung secara exoficio oleh Kepala Desa, Pengawas dan pelaksana operasional yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan ketua unit usaha. Profil BUMDes juga disyaratkan mencantumkan data kepemilikan modal yang terdiri dari penyertaan modal awal, penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat.

Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya menjelaskan tentang kondisi internal dan eksternal BUMDes. Kondisi internal menguraikan tentang Sumber Daya Manusia (SDM) di BUMDes, Perkembangan Usaha, Progres Kerjasama dan Kondisi Keuangan. Kondisi SDM meliputi data tentang kuantitas dan kualitas SDM.

Baca juga :  Koalisi Lima Partai Sepakat Patahkan Hegemoni PDIP

Secara teoritis kualitas SDM dapat dijelaskan dengan indikator tingkat pendidikan, keikutsertaan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan pengalaman dalam mengelola BUMDes. Perkembangan Usaha dan Unit Usaha menguraikan keadaan usaha ketika awal mula didirikan dan keadaan usaha saat ini. Progres Kerja sama yang dimaksud adalah kerjasama usaha dan kerjasama non usaha yang dilakukan BUMDes dengan pihak lain.

Beberapa BUMDes di Kabupaten Karangasem misalnya melakukan kerjasama usaha dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kerjasama non usaha misalnya kerjasama BUMDes dengan Perguruan Tinggi melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan magang mahasiswa untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kondisi Eksternal memuat data tentang tantangan usaha, potensi, peluang dan prospek usaha BUMDes.

Rencana Kerja mengungkapkan data tentang a) sasaran BUMDes, b) strategi dan kebijakan, dan c) Rencana Kerja. Sasaran BUMDes yang dimaksud dalam hal ini adalah sasaran kinerja/absolut target Tahun 2021 sesuai sesuai dengan hasil Musyawarah Desa yang memuat data total asset, total ekuitas, laba bersih tahun berjalan, capital expenditure dan kontribusi terhadap PADes. Penyusunan Strategi dan Kebijakan hendaknya terkait dengan tantangan, potensi, dan peluang yang dihadapi BUMDes yang telah diuraikan di bab 2 (kondisi internal BUMDes).

Rencana Kerja BUMDes disajikan melalui matrik rencana kerja yang memuat data tentang program, alokasi anggaran (Rp), sumber anggaran, output, indikator keberhasilan dan waktu pelaksanaan. Data lain yang disajikan pada rencana kerja BUMDes adalah proyeksi laba/rugi, proyeksi neraca, proyeksi arus kas, proyeksi investasi dan proyeksi tingkat kesehatan. Proyeksi tingkat kesehatan BUMDes diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE) dan Return on Invesment (ROI). ROE merupakan rasio antara laba bersih dengan jumlah modal dan ROI merupakan rasio antara laba bersih dengan jumlah invsetasi. Indikator kinerja kesehatan lainnya yang digunakan adalah rasio perputaran asset dan rasio lancar.

Baca juga :  Dijadikan Zona Hijau, Warga Ubud Divaksin Massal Sistem Banjar

Indikator Kinerja Kunci Pelaksana Operasional memuat data tentang indikator keuangan dan pasar, fokus pelanggan, fokus efektivitas produk dan proses, fokus tenaga kerja, kepeminmpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan, dan agen pembangunan. Indikator keuangan dan pasar diukur dengan pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan asset.

Indikator fokus pelanggan diukur dengan persentase loyalitas pelanggan dan persentase peningkatan pesanan. Fokus efektivitas produk dan proses diukur dengan persentase investasi dan tingkat pemenuhan pesanan. Fokus teanaga kerja diukur dengan menggunanakan persentase peningkatan kompetensi SDM dan produktivitas usaha. Kepemimpinan dan tata kelola diukur dengan penyampaian laporan elektronik kepihak terkait dan indeks GCG. Indikator agen pembangunan diukur dengan persentase tenaga kerja BUMDes yang dipekerjakan pada proyek di daerah.

Rencana Kerjasama BUMDes dengan pihak lainnya sebaiknya mencantunkan kerjasama yang telah diikat dengan sebuah perjanjian kerjasama sehingga sudah diketahui dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, sumber daya yang dikerjasamakan, biaya yang dibutuhkan serta bentuk kerjasama yang disepakati. Bentuk kerjasama yang disepakati dapat berupa transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan bentuk kerja sama lain.

Rencana Kegiatan dan Kebutuhan minimal memuat informasi tentang usaha/barang/jasa yang akan dikembangkan; kebutuhan dari usaha yang akan dikembangkan; rencana lokasi; kebutuhan tenaga kerja; analisis persaingan usaha; strategi pemasaran; perhitungan proyeksi laba; alokasi laba; perkiraan ROI dan kesimpulan usaha yang menarasikan kondisi usaha dan target yang ingin dicapai.

Baca juga :  Publik Dominan Tahu Pilkada dari Baliho

Bahan tulisan ini diperoleh dari Ketua Forum BUMDes Kabupaten Karangasem Provinsi Bali yang saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi pendaftaran badan hukum BUMDes. Tulisan ini bertujuan menyebarluaskan informasi tentang dokumen yang harus disiapkan oleh pelaksana operasional BUMDes ketika hendak mendaftarkan BUMDesnya di web Kementerian Desa.

Penulis juga bertujuan memberikan informasi kepada para akademisi yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, bahwa pelaksana operasional BUMDes memerlukan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana program kerja BUMDes. Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri (BUMDes) diperlukan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa melalui BUMDes. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.