Komisioner KPU Ajukan Uji Materi UU Pemilu, Persoalkan Putusan DKPP Final dan Mengikat

  • Whatsapp
Arief Budiman dan Lidartawan. Foto: hen
Arief Budiman dan Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Tarung wacana setelah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting, kembali menyeruak. Evi bersama koleganya, Arief Budiman, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, Rabu (23/6). Pada pokoknya permohonan uji materi terkait ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7/2017 yang mengatur bahwa “putusan DKPP bersifat final dan mengikat”.

“MK dimohon memberi tafsir atas frasa ‘putusan’ DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan,” sebut Arief dalam rilisnya, Rabu (23/6/2021).

Bacaan Lainnya

Akibat adanya norma dalam pasal-pasal yang menjadi objek permohonan, terangnya, tidak saja merugikan hak konstitusional para pemohon, tapi juga merenggut hak asasi manusia parapemohon yang dilindungi oleh konstitusi. Menurutnya, harkat, martabat serta hak asasi para pemohon menjadi tercederai karena pelaksanaan pasal tersebut oleh DKPP. Pasal itu yang sampai saat ini masih menjadi dalil DKPP, atau setidaknya sejumlah anggota DKPP, untuk dijadikan pijakan tidak mengakui Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU yang sah. Padahal ada putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keppres tindak lanjut atas putusan DKPP.

Terhadap putusan PTUN Jakarta, terangnya, Presiden juga tidak melakukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, identitas sebagai “penjahat etika”seolah-olah selalu dilekatkan kepada Evi Novida yang dalam beberapa pernyataan publik disampaikan Ketua DKPP, meski fakta persidangan sama sekali tidak mendukung pernyataan itu.

Baca juga :  Jalan Tegalalang-Tambahan Putus, Warga Bangun Jembatan Darurat

Arief juga mengaku mengalami kerugian konstitusional, karena yang diputuskan melanggar etikasehubungan tindakannya mendampingi Evi di PTUN Jakarta. Arief mengklaim apa yang dilakukansesungguhnya merupakan salah satu perwujudan hak untuk memastikan anggotanya, dalam semangat kolektif kolegial, mendapatkan hak atas pengadilan yang adil. “Itu sekaligus merupakan semacam kewajiban dari pimpinan untuk peduli sesama kolega atau anggota sebuah kelembagaan,” sebut mantan Ketua KPU RI tersebut.

Dari data yang ada, pengujian atas norma putusan DKPP yang final dan mengikat pernah dilakukan sebelumnya, sebagaimana putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 bertanggal 3 April 2014. Dalam putusan a quo, MK menyatakan sifat final dan mengikat atas putusan DKPP tidak sama dengan lembaga peradilan, tapi harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Selain perbedaan alasan konstitusional dan batu uji, permohonan terdahulu adalah permohonan terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011.

Selain itu, para pemohon menyampaikan adanya norma hukum baru yaitu diundangkannya UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014. Norma hukum baru itu berupa adanya frasa “final dalam arti luas” atas Putusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf d UU 30/2014. Ini diterjemahkan Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang mendefinisikan “final dalam arti luas” sebagai keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum, meski masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

Mengingat DKPP adalah organ tata usaha negara sebagaimana putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, maka para pemohon memohonkan agar frasa “putusan” DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah “keputusan”. Selain itu, dalam petitumnya, para pemohon juga meminta agar sifat “final dan mengikat” putusan DKPP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Baca juga :  Lagi, Tim Yustisi Kota Denpasar Jaring 28 Pelanggar Prokes di Jalan Diponegoro

Menurut Arief, permohonan uji materi ini terdiri dari 82 halaman, dan disertai 73 alat bukti pendukung. Para pemohon mendatangi gedung MK dengan didampingi dua orang kuasa hukumnya, Fauzi Heri dan Juendi Leksa Utama.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang dimintai tanggapan atas gugatan pimpinannya di Jakarta itu, tidak banyak komentar. “Iya, memang ada mengajukan uji materi,” ujarnya singkat. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.