KLUNGKUNG – Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom; mendampingi Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemkab Klungkung atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (17/5/2022).
Penyerahan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Bali di Ruang Sidang Utama DPRD Bali. Dalam kesempatan itu, Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2021 Pemkab Klungkung diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Wahyu Priyono.
Wahyu Priyono mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Bali atas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2021. Sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat kepala daerah, sehingga dalam LKPD Tahun 2021 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.
Lebih jauh diungkapkan, BPK RI juga akan tetap mendorong pemerintah daerah di Bali melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali Tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.
Selain itu, sambungnya, telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada semua kabupaten/kota di Bali. baw
