POSMERDEKA.COM, MATARAM – Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) Mataram, Yosef Dwi Irwan Prakasa, mengaku ada kendala dalam pengawasan obat dan makanan di wilayahnya. Ini membuat masih ditemukan kasus peredaran obat ilegal dan dikonsumsi masyarakat secara luas.
“SDM kami terbatas. Kami butuh untuk mengedukasi masyarakat dan media untuk sama-sama mengawasi peredaran obat dan makanan. Juga melaporkan ke BPPOM bila ditemukan produk mencurigakan,” ujarnya saat menerima kunjungan spesifik anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, di kantornya, Senin (30/12/2024).
Dia bilang lembaganya hanya memiliki 75 personel, sedangkan kebutuhan ideal harus ada 104 orang. Namun, Yosef memastikan akan terus responsif di era digitalisasi 4.0, yang menjadikan informasi peredaran makanan dan obat-obatan menjadi cepat dan sporadis. Untuk mengatasi ini, BPPOM di Mataram selalu berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melatih mahasiswa menjadi fasilitator UMKM.
Lebih jauh diutarakan, sepanjang tahun 2023-2024, pihaknya membawa delapan kasus peredaran obat ilegal dengan delapan tersangka ke meja hijau. Ada kosmetik ilegal, obat-obat tertentu, obat keras, dan obat bahan alam dengan nilai ekonomi penjualan mencapai Rp579 juta lebih. “TKP-nya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar),” ulasnya.
Menyimak penjelasan itu, Muazzim Akbar minta jajaran BPPOM Mataram konsisten membangun sinergitas dengan Pemprov dan pemda kabupaten/kota se-NTB. Sebab, masih sangat banyak masyarakat belum paham tugas dan fungsi BPPOM.
“Kalau soal kekurangan personel, mungkin bisa saya dibuatkan data-datanya, agar ada bahan saya bawa saat rapat bersama Kementerian dan BPOM Pusat. Saya minta sosialisasi diperkuat,” pintanya.
Ketua DPW PAN NTB ini minta BPPOM Mataram mulai memasang sertifikat pengawasan di setiap rumah makan. Dengan begitu pelanggan tahu status rumah makan itu memenuhi kriteria makanan sehat atau tidak. BPPOM juga diharap lebih sangar dalam melakukan pengawasan.
Usai dialog dengan jajaran BPPOM, Muazzim meninjau kompleks kantor BBPOM Mataram. Soal aspirasi perlu ada perluasan kantor BPPOM, dengan hendak memanfaatkan tanah dan bangunan milik Dinas Kesehatan NTB di belakang kantor BPPOM Mataram, dia menyarankan agar segera membuat surat pengajuan ke Gubernur NTB.
“Kami siap memfasilitasi BPPOM Mataram untuk minta status pinjam pakai kepada Pemprov NTB. Itu jika memang tanah dan bangunan di belakang kantor ini tidak dipakai,” janjinya. rul
