Kejari Klungkung Tangani Penjualan Tanah 5 Hektar di Nusa Penida

  • Whatsapp
KEJARI Klungkung saat menerima kedatangan tersangka I Ketut Tamtam dan barang Bukti, Rabu (15/9/2021). foto: ist

KLUNGKUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung akhirnya menangani kasus penjualan tanah warga di Nusa Penida seluas 5 hektar, dengan tersangka I Ketut Tamtam (53) yang sebelumnya diringkus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Tersangka yang juga Kepala Desa Bunga Mekar, Nusa Penida ini dilaporkan Ni Made Murniati asal Desa Sakti, Nusa Penida atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan.

Kasus ini terlihat jelas pada, Rabu (15/9/2021) ketika di Kejari Klungkung ada penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka I Ketut Tamtam. Dia disangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Kedatangan Tamtam ke Kejari Klungkung juga didampingi penasihat hukumnya, Wayan Suniatha, SH.

Bacaan Lainnya

Dalam keterangan persnya, Kasi Intelijen Kejari Klungkung, W. Erfandy Kurnia Rachman, mengatakan, setelah penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan, tersangka selanjutnya ditahan di Rutan Polres Klungkung untuk 20 hari ke depan. Dia mendekam mulai 15 September sampai dengan 4 Oktober untuk selanjutnya dilimpahkan perkara ke Pengadilan.

Sebelum kasus ini mencuat ke publik, tercatat pada tahun 2016 tersangka Tamtam mendatangi korban, Ni Made Murniati, di rumahnya untuk menawarkan empat bidang tanah (SHM) seluas 5 hektare dengan menunjukan 4 buah fotokopi sertifikat. Semua atas nama tersangka, dan disebut tanah tersebut adalah tanah miliknya sesuai yang tercatat di SHM.

Baca juga :  Dinas PUPR Badung Janji Segera Tangani Abrasi Pantai Kuta

“Dari tawaran tersebut, akhirnya korban dan suaminya, I Nengah Setar, tertarik membeli seharga Rp832.950.000. Selanjutnya pada Mei 2016, pelaku bersama Ketut Merta, korban dan suaminya, mendatangi kantor notaris, memohon dibuatkan akta perjanjian perikatan jual beli (PPJB) tanah tersebut,” kata Dirreskrimum Polda Bali, Kombes Ary Satriyan.

Dia juga menjelaskan, tahun 2018, pemilik tanah, I Nyoman Tangkas dan Gusti Ketut Indra, mengetahui tanahnya dijual dengan dipasangi plang di tanah itu. Keduanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarapura terkait permohonan penerbitan sertifikat dan jual beli.

Kemudian setelah maju di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sampai dengan ke Mahkamah Agung dan inkrah, pembuatan SHM itu melawan hukum, sehingga harus dikembalikan kepada pemilik awal.

Atas kondisi itu, korban lalu melanjutkan proses hukum kasus ini dengan melapor ke Polda Bali. Ketut Tamtam pun ditetapkan sebagai tersangka. “Korban komplain dan melakukan laporan ke Polda Bali dengan laporan kasus pemalsuan surat, penipuan dan penggelapan. Kasusnya kemudian kami lakukan penyidikan, sudah P21, dan saat ini kami akan lakukan tahap dua,” tutupnya. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.