Kebijakan Impor Kedelai Bikin Stok Nasional Terganggu

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan (tengah), saat silaturahmi ke Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, Senin (9/8/2021). Foto: rul
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan (tengah), saat silaturahmi ke Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, Senin (9/8/2021). Foto: rul

MATARAM – Kebutuhan kedelai nasional diperkirakan mencapai hingga tiga juta ton per tahun, sedangkan target produksi kedelai berkisar 300.000 ton per tahun. Meski produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, minta pemerintah harus mulai membuat kebijakan yang bisa menghentikan ketergantungan terhadap impor kedelai. Tujuannya agar bisa mengurangi beban biaya yang ditanggung UMKM perajin tahu dan tempe.

“Kenapa stok kedelai lokal kita terganggu? Karena pemerintah masih melakukan kebijakan yang tidak melindungi petani, salah satunya impor kedelai. Padahal itu enggak menguntungkan petani lokal,” kata Johan, Senin (9/8/2021).

Bacaan Lainnya

Pembangunan sektor pertanian, sebutnya, tidak dilihat dari sisi produksi. Sebab, jika dilihat dari sisi itu, jelas pembangunan pertanian akan bisa berjalan dengan sendirinya atau yang lazim dikenal dengan autopilot. Yang dibutuhkan saat ini, sambungnya, adalah kebijakan mengurangi rantai pasokan masuknya kedelai impor. Ketika kedelai impor masuk, harga kedelai di pasaran jadi sedemikian rendah hingga merugikan petani lokal.

Dia mengingatkan Menteri Pertanian yang pernah berjanji pada awal 2021 untuk menuntaskan persoalan kedelai ini dalam dua kali masa tanam. Faktanya, hingga kini belum ada sesuatu yang menggembirakan bagi petani kedelai lokal. Johan mengharap Menteri Pertanian bisa membuat simulasi anggaran berdasarkan data yang nyata, agar Indonesia tidak lagi bergantung dengan impor kedelai. “Ingat, berapa kebutuhan anggaran agar kita bisa produksi kedelai sesuai kebutuhan nasional, supaya kita tidak merancang untuk impor terus,” serunya.

Baca juga :  Pantau Lalin, Dishub Gianyar Pasang CCTV

Selaku wakil masyarakat Sumbawa, politisi PKS itu berkata telah melakukan tanam perdana Demfarm di Sumbawa. Dari sana dia melihat hasil pengembangan beberapa jenis varietas kedelai oleh Balitbangtan BPTP NTB yang produksinya bisa mencapai 3,5 ton per hektar. Ini dinilai sebagai potensi menuju swasembada kedelai jika pemerintah serius ingin menjadikan kedelai sebagai komoditi pangan strategis.

Johan mengusulkan agar Balitbang Kementan segera melakukan riset peningkatan produksi dan pengembangan kedelai lokal, yang memiliki standar mutu untuk industri tahu dan tempe. “Saya minta pemerintah segera melakukan pengembangan varietas unggul tanaman kedelai yang cocok dengan kondisi lahan dan iklim di Indonesia, serta melakukan perakitan teknologi budidaya, panen dan pascapanen dari tanaman kedelai yang menguntungkan petani dan perajin tahu dan tempe,” papar Johan.

Terkait anggaran, Johan menyesalkan relatif rendahnya serapan anggaran Kementerian Pertanian pada bagian paruh awal tahun 2021 ini. Di sisi lain, petani dan peternak di berbagai daerah sangat membutuhkan dukungan anggaran APBN demi kelancaran usaha taninya. Untuk itu, dia menegaskan akan rancang anggaran pertanian dikembalikan ke posisi semula.

“Persoalan kita distribusinya, yakni, rantai keterjangkauan atau daya beli menjadi berkurang, sehingga harga mahal. Makanya, kami minta kebijakan impor produk pertanian, salah satunya kedelai, ditiadakan,” tandasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.