POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Raperda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru termasuk raperda yang “kejar tayang”. Untuk akselerasi, Tim Perumus DPRD Bali langsung rapat kerja membahas Raperda ini bersama eksekutif usai rapat paripurna, Senin (26/6/2023). Sayang, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, tidak hadir dan hanya diwakili pejabatnya. Hal itu memantik kegeraman AAN Adhi Ardhana selaku Ketua Tim Perumus.
“Pak Kadis Pendidikan tidak hadir ya? Padahal rapat ini penting membahas haluan pembangunan Bali masa depan,” sentil Ardhana dengan nada kesal saat membuka rapat. Ketika perwakilan Disdikpora menjawab Kadis sedang ada kegiatan lain, Gung Adhi, sapaan karib Adhi Ardhana, hanya tersenyum masam.
Melanjutkan pembahasan, Ardhana menyebut dari eksekutif memberi penjelasan lampiran-lampiran dalam Raperda. Selanjutnya legislatif bisa mengisi apa yang menjadi usulan.
Memulai pembahasan, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, mendaku sudah melapor ke Gubernur apa masukan Dewan. Termasuk pandangan umum fraksi saat rapat paripurna, dan akan dibahas segera. Rabu (28/6/2023) akan dipaparkan materi Raperda, termasuk merangkum pandangan umum fraksi, dengan substansi global akan disampaikan Gubernur.
“Raperda ini dalam bentuk makro, maka sedikit cantumkan indikator kuantitatif. Nanti akan dibuat bentuk kualitatif dan mikro untuk jangka panjang,” sebutnya.
Kelompok Ahli Gubernur sekaligus Tim Perumus Raperda, Prof. Dewa Suparta, berujar latar belakang Raperda bagus. Sebab, keunikan dan keunggulan Bali perlu dipertahankan lama dan berkelanjutan. Jika tidak diatur, hal itu akan mengarah ke negatif.
“Apa masukan Dewan sudah kami diskusikan dengan Gubernur. Misalnya pendidikan, partisipasi untuk PAUD, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi PT berapa? Itu sudah dirumuskan,” ucapnya.
Selain itu, Gubernur ingin memperkuat Indeks Pembangunan Manusia, ekonomi makro, angka putus sekolah, stunting dan kemiskinan 0 persen. Kemudian angka harapan hidup 75 tahun, Gini ratio 0,3 persen, pendapatan per kapita dalam bentuk dolar, tidak lagi rupiah. “IPM di atas 80, pencantuman masa depan ingin tetap dipertahankan sampai 100 tahun ke depan,” lugasnya.
Membincang soal pertanian, Suparta berkata ada alih fungsi lahan 800 hektar per tahun. Maka perlu ada langkah berani untuk mempertahankan. Juga angka kelahiran yang cuma dua anak, ini berimbas kepada sedikitnya yang bisa melanjutkan kebudayaan Bali. Ada hal yang harus dikendalikan, dipacu dan dibatasi dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan.
Prinsip Sat Kerthi, terangnya, bisa masuk kurikulum lokal untuk generasi muda mencintai alam Bali. Misalnya makan, terutama nasi, harus habis dengan mengajarkan bahwa ada nilai tetesan keringat petani dalam setiap butir nasi. Ini diajarkan sejak SD untuk membentuk mental.
Mengenai eksistensi subak, dia menilai subak memang kuat secara sosial religius, tapi lemah dalam sosial ekonomi. Karena itu, Gubernur ingin Raperda dimaksud adaptif tapi tidak meninggalkan akar budaya. “Kita berharap konduktor itu di Provinsi, Gubernur, tapi eksekutornya di kabupaten/kota,” imbuhnya.
Menyimak pemaparan itu, Gung Adhi menyarankan tanaman taman bumi banten juga dimasukkan dalam rumusan. Selain menjaga alih fungsi lahan pertanian, dia mengingatkan untuk menjaga komposisi penduduk. Sebab, jika penduduk Bali sedikit, maka sedikit juga yang menjaga kebudayaan Bali.
Lagi-lagi dia menyindir absennya Kadisdikpora, karena berkata perlu ada kebijakan untuk membantu anak telantar dan fakir miskin asli Bali. “Saat ini PPDB, saya marah karena tidak bisa dengan Kadis. Kami minta ada kebijakan warga asli Bali yang yatim piatu, tapi tidak memenuhi aturan administrasi. Sampaikan ke Kadisdik ini sebagai hal khusus,” serunya seraya menunjuk ke perwakilan Kadisdikpora. hen
