DENPASAR – Akar Rumput Strategi Consulting (ARSC) merilis hasil survei tentang kepemimpinan nasional, Sabtu (22/5/2021). Satu yang disurvei adalah tentang wacana amandemen UUD 1945 terkait pembatasan dua kali masa jabatan Presiden. Hasilnya, ternyata 69,60 persen menyatakan tidak setuju.
“Ini bisa dibaca bahwa diskursus Jokowi 3 periode itu kurang laku di kalangan publik. Wacana itu hanya bergema di kalangan elite saja,” ulas akademisi FISIP Universitas Udayana, Kadek Dwita Apriani, Minggu (23/5/2021).
Berdasarkan survei ARSC yang dirilis lewat kanal Youtube, yang setuju amandemen UUD 1945 untuk menambah periode jabatan Presiden agar Jokowi bisa maju kembali di Pilpres 2024 hanya 28,68 persen, menyatakan tidak tahu 1,49 persen, dan tidak menjawab 0,33 persen. Survei dilakukan akhir April sampai awal Mei 2021 dengan menyasar 1.200 responden di 34 provinsi, margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini Perkumpulan Kader Bangsa, terutama untuk persiapan regenerasi kepemimpinan nasional menuju Pemilu 2024.
Menurut Dwita, survei soal amandemen untuk Jokowi 3 periode itu menarik untuk dicermati. Selain hanya 28,6 persen publik yang setuju amandemen, juga hanya 25,37 persen yang setuju Jokowi maju sebagai calon Wakil Presiden. 71,65 menyatakan tidak setuju, 2,81 menyatakan tidak tahu, dan 0,17 persen tidak menjawab.
“Ini berarti publik (yang disurvei) tidak membayangkan Jokowi itu sampai 3 periode. Bagi publik, kalau sudah dua kali ya sudah. Di sisi lain, ada juga kutub yang menggaungkan agar sebaiknya Jokowi 3 periode, termasuk oleh lembaga survei, dengan pertimbangan agar tidak terjadi polarisasi saat pemilu seperti pemilu sebelumnya,” terang Direktur Riset Cirus Surveyors Group ini.
Dwita tidak memungkiri diskursus Jokowi 3 periode itu lumayan kencang di kalangan elite di Jakarta. Dia juga tidak menepis jadi atau tidaknya amandemen itu sangat ditentukan, jika bukan malah satu-satunya, oleh kalangan elite. Dengan kekuatan politik yang ada di DPR dan MPR RI, publik setuju atau tidak, tetap saja amandemen bisa dijalankan.
“Oke, situasinya memang begitu. Kalau bicara kekuatan, tetap elite yang menentukan. Namun, jangan lupa juga bahwa ini justru menunjukkan ada jurang lebar antara apa kepentingan elite dengan apa harapan publik,” seru doktor alumnus FISIP Universitas Indonesia tersebut.
Jika itu dipaksakan, sambungnya, situasi polarisasi politik saat Pilpres 2024 yang dikhawatirkan terjadi jika Jokowi tidak 3 periode, dapat berubah bentuk. Jika Pilpres 2014 dan 2019 polarisasi terjadi karena persoalan ideologi, nanti persoalan setuju atau menolak Jokowi 3 periode berkembang menjadi isu yang membelah publik. Meski elite yang berkepentingan dengan diskursus itu memiliki modal besar untuk meloloskan agenda mereka, konsekuensi politik juga ada.
“Jangan sampai publik marah ke elite jika itu kemudian dipaksakan atau terus didorong-dorong. Kemarahan publik itu bentuknya bermacam-macam, salah satunya ya destruktif. Saya rasa kita semua tidak ingin melihat itu terjadi,” cetusnya mengingatkan.
Disinggung melambungnya nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke posisi tiga di bawah Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, dia menilai masih panjangnya waktu menuju Pilpres 2024 harus dipertimbangkan. Sebagai catatan, Airlangga Hartarto sang Ketua Umum Partai Golkar di posisi empat, satu tingkat di bawah AHY. Menurut Dwita, melihat rekam jejaknya, Golkar termasuk partai paling solid di Indonesia. Selain itu, Golkar mendasarkan kekuatannya kepada kader dan organisasi, bukan figur Ketua Umum.
Dengan kata lain, serendah-rendahnya elektabilitas Airlangga, tidak bisa dianggap rendah juga. Ini berbeda dengan Demokrat yang mengandalkan ketokohan figur, yang juga berarti partai mudah terseok dan “tersandera” dengan siapa pemimpinnya. “Jika dilihat dari banyak faktor, AHY sesungguhnya tidak kuat-kuat amat. Berbeda dengan Prabowo atau Megawati yang sudah jelas rekam jejaknya,” ucapnya menandaskan. hen
