TABANAN – Salah satu program Pemkab Tabanan untuk komitmen menurunkan harga menjelang Nataru, Galungan dan Kuningan, yaitu dengan menggelar pasar murah dalam acara car free day (CFD), Minggu (18/12/2022).
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, pun berharap, kegiatan pasar murah dalam acara CFD bisa membantu masyarakat dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dan hari besar nasional.
Sanjaya mengatakan,car free day di Kota Tabanan, khususnya saat pada Desember 2022, dirangkaikan dengan pasar murah dari Tim TPID Tabanan. “Kami juga mendapat arahan dari Gubernur Bali dan kepala BI Bali, bahwa Bali juga mengalami inflasi. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah mensinergikan dengan kegiatan seperti pasar murah ini,” ungkapnya.
Pemkab Tabanan melaksanakan pasar murah dengan 25 stan pedagang dari para pelaku UMKM di CFD. Hal itu bertujuan untuk ikut menekan harga sembako, khususnya beras, telur, sayur, dan lainnya. Pasar murah melalui CFD diharapkan sebagai salah satu cara menstabilkan harga, sehingga mampu menekan harga dan juga membantu para petani dalam mengatasi pemain ataupun tengkulak.
“Ini kan ketika ada inflasi ini, pasti banyak ada pemain yang ingin mengeruk keuntungan pada saat-saat seperti ini. Maka, itulah tugas dari pemerintah untuk mengendalikan, baik melakukan operasi pasar maupun kegiatan seperti ini,” tegas Sanjaya.
Dia pun sempat berbincang-bincang dengan para pedagang dan petani. Intinya, para pedagang sangat mengapresiasi bantuan dari pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat dalam hajatan-hajatan yang dilaksanakan. Bukan hanya dalam kegiatan CFD ini, namun sebelumnya juga dalam ajang semarak perayaan HUT ke-529 Kota Tabanan dan lainnya.
“Inilah tugas pemerintah. Astungkara, ini akan bergulir terus dan reguler kami lakukan, sehingga mampu membantu masyarakat. Tadi petani juga mengatakan, saat sekarang nanam, nanti bulan Maret akanover kapasitas, over produksi, dan pasti harga akan anjlok. Contoh, sekarang idealnya harga gabah Rp5.000 kilogram, tapi pada saat over produksi bisa sampai R4.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Ini sangat merugikan para petani. Maka, inilah tugas kami di pemerintah,” tutup Sanjaya. gap
