POSMERDEKA.COM, MATARAM – Para penjabat (Pj) kepala daerah di NTB diminta bekerja sesuai aturan. Selain itu, para penjabat itu diharap fokus ke program yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Seruan itu disampaikan Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat.
“Saya merasa tidak puas karena mereka berkelahi antara bupati dan wakil bupati, Gubernur dengan Wakil Gubernur. Itu terjadi di NTB,” seru anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok itu menuturkan pengalamannya, Jumat (29/9/2023).
Menurut Rachmat, adanya potensi keretakan hubungan kepala daerah selama ini justru dipicu motivasi materi. Karena itu, dia tidak ingin para penjabat kepala daerah di wilayah Provinsi NTB melakukan hal yang sama, yang dapat mengganggu kondusivitas pembangunan daerah.
“Hanya karena permainkan proyek, mencari bagian kepala dinas masing-masing. Saya tahu itu. Jangan hanya karena kepeng, kepeng, kepeng (uang, uang, uang),” sergahnya lantang.
Lebih jauh dilontarkan, penjabat kepala daerah merupakan mandat yang diberikan undang-undang untuk bekerja sesuai dengan kewenangan. Karena itu dia tidak ingin hal-hal lain di luar kepentingan pembangunan menjadi penghambat.
“Mereka ditunjuk bukan karena uang. Mereka juga tidak membayar untuk jadi pj. Maka harus pintar mengatur daerah, mengatur masyarakat dengan baik,” pesannya.
Rachmat menuturkan, proses penunjukkan penjabat kepala daerah yang dilakukan Presiden Jokowi melalui Kementerian Dalam Negeri, didasarkan pada indikator kapasitas dan kapabilitas. Menimbang itu, Rachmat minta para penjabat kepala daerah menunjukkannya dalam bentuk program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Seperti mengurangi stunting, angka kemiskinan. Fokus pada tugas karena pj. ini hanya sementara,” sambungnya.
Rachmat juga menitipkan pesan kepada para penjabat dimaksud untuk mengawal daerah hingga terpilih bupati dan wali kota melalui Pilkada 2024. Termasuk soal arahan Mendagri terkait kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024, harus dipastikan oleh seorang penjabat kepala daerah. “Terutama bagaimana jajaran ASN di lingkup yang dipimpinnya bisa netral dan tidak berpihak ke mana pun,” tandas Rachmat. rul
