POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Angka kemiskinan ekstrem di Bali, termasuk di Kabupaten Gianyar, idealnya dilihat dari berbagai dimensi. Antara lain penduduk asli dan penduduk pendatang, termasuk difabel dan gelandangan, yang mencoba mengadu nasib ke Gianyar. Pula penduduk usia produktif dan penduduk usia lanjut yang hidup sendiri.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Pembangunan (FEB) Universitas Udayana, I Wayan Ramantha, tidak semua pendatang membawa dampak baik bagi Gianyar. Sebagian juga akan memberi citra negatif jika mereka tidak berpenghasilan.
Sebagai catatan, Gianyar memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbesar nomor 3 di Bali tahun 2022, yakni 78,39 persen. Juga didukung pelayanan kesehatan sangat baik, dan fasilitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakatnya menjadikan Gianyar sebagai tempat tujuan pendatang.
“Gianyar sulit membatasi kedatangan penduduk pendatang yang tidak memiliki penghasilan. Penduduk jenis ini sebetulnya jadi penyumbang dominan dari 1,38 persen kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Dipaparkan Ramantha, kondisi serupa juga pernah dialami Kota Denpasar tahun 2021. BPS merilis penduduk miskin di Denpasar sebanyak 30 ribu lebih, tersebar hampir merata di seluruh kecamatan. Di Denpasar Utara sebanyak 665 KK, Denpasar Timur sebanyak 583 KK, Denpasar Selatan sebanyak 598 KK dan Denpasar Barat sebanyak 641 KK.
Penyebab serbuan penduduk pendatang sama, yakni kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang merata. Dengan IPM 84,7 atau tertinggi di Bali, sangat sulit Denpasar menghindar dari penduduk pendatang.
Terkait penduduk asli Gianyar yang mengalami kemiskinan ekstrem, Ramantha yakin jumlahnya sangat sedikit. “Kalau masih ada yang terkategori miskin ekstrem, jumlahnya pasti sangat sedikit, karena mereka merupakan penduduk usia lanjut yang hidup sendiri,” klaimnya. Sayang, dia tidak memberi data lebih lengkap atas “keyakinannya” itu.
Dengan budaya menyama-braya sangat kental di Gianyar, sambungnya, warga yang kategori kemiskinan ekstrem diyakini. Alasannya, Pemkab Gianyar banyak mengeluarkan kebijakan atau program yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk bantuan bedah rumah.
Kemiskinan ekstrem menurut BPS, ucapnya, adalah ketika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu pengeluaran per orang per hari di bawah Rp10.739 atau Rp322.170 per bulan.
“Warga yang disebut mengalami kemiskinan ekstrem sebenarnya mendapat bantuan sosial dan bedah rumah, tapi tidak mampu lagi bekerja untuk berpenghasilan sekurang-kurangnya Rp 322.170 per bulan,” sebutnya.
Sejak kepemimpinan Made Mahayastra-Agung Mayun, tuturnya, Pemkab Gianyar memberi bantuan bedah rumah kepada masyarakat. Pun membuat aplikasi pendataan kemiskinan, dengan seluruh OPD di Gianyar diturunkan mendata langsung keberadaan sebenarnya.
Jadi, data masuk merupakan data hasil sensus, bukan lagi data berdasarkan sampling yang rentan bias. Ini dapat memberi gambaran pasti kepada Bupati untuk mengeluarkan kebijakan serta menyalurkan bantuan tepat sasaran.
“Dengan aplikasi, setiap data kemiskinan sebenarnya tercatat dengan baik, dan diberi bantuan yang sesuai. Cukup membuka aplikasi akan memudahkan mengetahui jumlah kemiskinan real, lengkap dengan data diri penduduk miskin beserta lokasi rumah, foto rumah dan kamar mandi atau dapur. Bahkan foto kepala keluarga, lengkap dengan kartu tanda penduduknya,” pungkas Ramantha. adi
